Tingginya Biaya Politik Tuntas Didalam Perbaikan Regulasi, Bukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tak Langsung

JAKARTA – Anggota Komisi II Wakil Rakyat RI Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas Berkata berbagai kelemahan Di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara langsung tidak bisa dijadikan alasan Sebagai mengubah sistem pemilihan menjadi Melewati DPRD.

Menurut dia, kelemahan seperti tingginya biaya politik dan maraknya politik uang (money politic) harus diselesaikan Didalam memperbaiki regulasi, bukan Didalam merombak sistem Kedaulatan Rakyat yang sudah ada.

Baca juga: Pemilihan Kepala Daerah Serentak lewat DPRD Uangnya Borongan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Langsung Itu Eceran

“Memang Pemilihan Kepala Daerah Serentak langsung ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar Pemungutan Suara Nasional yang kita harapkan jujur dan adil serta bersih bisa terjadi,” ujar Giri Di Kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Argumentasi yang kerap digaungkan pihak-pihak yang ingin mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Melewati DPRD adalah tingginya biaya Pemungutan Suara Nasional. Padahal, persoalan biaya tersebut bisa ditekan seminimal Mungkin Saja jika sistem pengawasannya diperkuat.