Prabowo Minta Antrean BPJS Dipangkas, Wanti-wanti RS Tak Bedakan Pasien

Ri Prabowo Subianto menyoroti pelayanan BPJS Keadaan dan meminta agar Standar layanan kepada Kelompok terus ditingkatkan. Salah satu yang menjadi penekanan utama adalah pemangkasan waktu antrean Hingga fasilitas Keadaan, serta larangan diskriminasi Di pasien BPJS Keadaan dan non-BPJS.

Hal tersebut disampaikan Dari Pembantu Ri Keadaan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai Hadir Di Pertemuan terbatas bersama Ri Prabowo Subianto Hingga Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

“Karena Itu tadi kita sudah dipanggil Bapak Ri Sebagai melakukan Pertemuan terbatas mengenai pelayanan BPJS,” kata Menkes Di konferensi pers Hingga YouTube Sekretariat Ri.

Menkes menjelaskan, Di Pertemuan tersebut Ri Prabowo meminta agar antrean layanan Hingga Fasilitas Medis dapat dibuat lebih singkat dan efisien, Agar pasien yang datang bisa langsung ditangani Didalam baik.

“Harapan Bapak Ri tadi Hingga Pertemuan adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani Didalam baik,” ujar Menkes.

Tak hanya soal antrean, Kepala Negeri juga mewanti-wanti seluruh pihak Fasilitas Medis agar tidak membeda-bedakan perlakuan Di pasien peserta BPJS Keadaan Didalam pasien umum atau non-BPJS.

“Lalu dipastikan juga bahwa semua Fasilitas Medis-Fasilitas Medis yang ada itu tidak membeda-bedakan Di pasien BPJS Didalam pasien bukan BPJS,” tegasnya.

Tambahan Suntikan Dana Rp 20 Triliun

Bagi memuluskan peningkatan Standar layanan tersebut, pemerintah telah menyetujui pencairan dana segar sebesar Rp 20 triliun Sebagai mendukung ketahanan Keuangan BPJS Keadaan Di tahun ini.

Pencairan Dana tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Di Kementerian Keadaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK minggu lalu ya Pak Menkeu (Pembantu Ri Keuangan) ya, atau 2 minggu yang lalu, sudah menyetujui pencairan dana 10 triliun plus 10 triliun. Karena Itu totalnya 20 triliun tahun ini Hingga BPJS,” papar Menkes.

Langkah ini sekaligus merespons kekhawatiran Yang Terkait Didalam kepastian Keuangan BPJS Keadaan Di menanggung klaim biaya Keadaan Kelompok yang terus Menimbulkan Kekhawatiran.

“Menkeu juga sudah Menyediakan kejelasan bagaimana Hingga depannya BPJS ini Pada layanannya baik Hingga Kelompok, baik dan Kelompok juga membutuhkan, keuangannya nanti Berencana dipastikan terjaga,” jelasnya.