PADSK Merangsang Fungsi Pra-Penanganan Terjadinya Sengketa Konstruksi

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani sebagai salah satu pendiri Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) mengingatkan agar PADSK selaku stakeholder APS dapat menyampaikan usulan perbaikan Perundang-Undangan No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang belum secara rinci Merundingkan tentang APS. Ini Berencana mendukung dan memberi dasar hukum yang lebih kuat Untuk penggunaan APS.

“Saya Merangsang PADSK memelopori penyempurnaan Perundang-Undangan No. 30 Tahun 1999 agar penyelesaian sengketa konstruksi bisa lebih baik lagi,” ungkap Arsul Untuk Peristiwa International Conference bertemakan ‘Synchronizing the application of FIDIC Contracts with specific related project country’s regulation to avoid disputes’ Di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Konferensi internasional yang berlangsung Pada dua hari diselenggarakan Didalam PADSK dan Society of Construction Law Indonesia (SCLI). Untuk Situasi Ini sebagai host adalah Ketua Umum PADSK dan SCLI, Prof. Sarwono Hardjomuljadi, yang juga dikenal sebagai pendorong fungsi “avoidance” (Pra-Penanganan) terjadinya sengketa konstruksi yang masuk Untuk Perundang-Undangan 2 Tahun 2017 dan Sesudah Itu FIDIC Contract Edisi 2017.

Untuk sambutannya, Pembantu Presiden Tim Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis, menekankan perlunya penyelarasan pemahaman Perjanjian konstruksi dan harmonisasi Ditengah standar Perjanjian yang digunakan Di Indonesia sebagai langkah awal mengeliminasi potensi sengketa konstruksi.

Sebagai itu, Pembantu Presiden Tim Menteri PUPR Merangsang agar sinergi Sebagai menjembatani Perjanjian Didalam peraturan serta Aturan nasional Agar mampu Memperbaiki efisiensi dan efektivitas, Memangkas risiko dan Memperbaiki Mutu pengadaaan, serta mewujudkan value for money.

“Semuanya bertujuan Merangsang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Abdul Muis.

Kepala Negara The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) Jeremy Glover Mendukung kegiatan konferensi internasional dan menekankan Prestasi fungsi “avoidance” atau Pra-Penanganan sengketa penting Sebagai mendukung Prestasi proyek dan dimulai Dari Sebelumnya sengketa tersebut terbentuk.

“Saya mendukung penuh kegiatan dan Merangsang agar PADSK dan SCLI dapat menjangkau lebih banyak pihak Sebagai mensukseskan Pra-Penanganan sengketa,” tutur Jeremy.

Konferensi internasional diikuti 250 peserta Didalam 20 Bangsa Merundingkan beragam topik Memikat mulai regulasi Yang Terkait Didalam penyelesaian sengketa Di Asia, pembaharuan Perjanjian FIDIC 2017, dan bentuk penyelesaian sengketa serta Gadget Lunak Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) Untuk proyek-proyek Di Asia maupun Bangsa lain.