Hukuman Politik Barat Bikin Puluhan Kapal Tanker Energi Menganggur

JAKARTA – Puluhan kapal tanker Energi yang Sebelumnya mengirim Energi mentah Rusia Di ini tetap kosong dan menganggur Di lepas pantai Rusia, China, dan Turki Setelahnya terkena Hukuman Politik Barat . Hal ini dilaporkan Dari Bloomberg, Setelahnya mengutip data pelacakan.

Beberapa Didalam 53 kapal menjadi target Lantaran melanggar batas harga G7 Di Perdagangan Keluar Negeri Energi Rusia, Sambil yang lain ditunjuk Untuk menjadi milik perusahaan tanker Negeri Rusia, Sovcomflot. Sedangkan Hukuman Politik lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Di bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih Didalam selusin kapal tanker yang berafiliasi Didalam perusahaan milik Negeri. Baca Juga:Sukses Tikung Embargo Barat, Pendapatan Energi Rusia Melonjak

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator Energi yang melanggar Hukuman Politik AS, Inggris, dan Uni Eropa Sebelum Oktober tidak dapat Membahas kargo apa pun Mulai Didalam Di Itu. Hanya tiga Didalam mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan Lalu mematikan transponder Untuk menyembunyikan Kegiatan Lanjutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat Merasakan penurunan akibat Hukuman Politik, menjadi sinyal bahwa Hukuman Politik Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Berencana tetapi gagal menaikkan biaya Rusia Untuk kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan Didalam embargo Energi lintas laut Rusia Untuk upaya Untuk memukul ekonomi Rusia. Di Di Itu Hukuman Politik juga bertujuan meredam Energi mentah Rusia Datang Di pasar Internasional agar tidak memicu Fluktuasi Harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan Sebelum Desember 2022, dan diikuti Di Februari 2023 Dari pembatasan serupa Di Perdagangan Keluar Negeri produk Energi Rusia.

Moskow Merespons Didalam mengalihkan sebagian besar Perdagangan Keluar Negeri energinya Di Asia, khususnya India dan China, Di mana Energi mentah Rusia dapat dijual Di atas batas harga Barat Lantaran New Delhi dan Beijing telah memilih Untuk tidak bergabung Didalam Hukuman Politik Pada salah satu produsen Energi terbesar Di dunia.

(akr)