Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Biaya Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah

JAKARTA – Kementerian Di Negeri (Kemendagri) Melewati Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) melaksanakan kegiatan Uji Coba Instrumen Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum Di Indonesia yang dirangkaikan Di Sharing Session Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah Di DeBoekit Riverside, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini dihadiri Dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta unsur Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Forum tersebut menjadi sarana Sebagai menguji instrumen standarisasi pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sekaligus memperoleh masukan Di pemerintah Daerah Pada formula penganggaran yang Di disusun. Di sambutannya, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menyampaikan bahwa Situasi aktual Menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan Di pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah.

Hal tersebut tercermin Di alokasi Biaya Kesbangpol yang secara nasional hanya Disekitar 0,65 persen Di total APBD, serta pola penganggaran antardaerah yang belum sepenuhnya Merencanakan tingkat kerawanan sosial dan kompleksitas Daerah. “Permasalahan tersebut mengandung risiko yang besar, seperti meningkatnya potensi konflik sosial, melemahnya ketahanan ideologi, hingga terganggunya stabilitas politik yang berdampak Di iklim Penanaman Modal Di Negeri dan Kemajuan ekonomi,” ujar Andi Baso.

“Lantaran itu, diperlukan Perkembangan Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai instrumen Keputusan Sebagai mengatur alokasi Biaya secara objektif, terukur, dan proporsional berdasarkan tingkat risiko, kinerja, dan kebutuhan riil,” sambungnya.