Bantuan Fluktuasi Harga Bahanbakar Minyak-LPG Didorong Makin Tepat Sasaran, Data dan Ilmu Pengetahuan Diperkuat

JAKARTA – Pemerintah didorong memperkuat tata kelola Bantuan Fluktuasi Harga energi agar Biaya yang disediakan Negeri benar-benar diterima Komunitas yang berhak. Penguatan ketepatan sasaran dinilai perlu dilakukan Melewati pemadanan data, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan digital, serta koordinasi Ditengah pemerintah, regulator, badan usaha penyalur, dan pemangku kepentingan Yang Berhubungan Bersama.

Ketua Komisi XI Lembaga Legis Latif RI Mukhamad Misbakhun mengatakan Bantuan Fluktuasi Harga Memiliki peran penting Untuk menjaga daya beli Komunitas, Akan Tetapi besarnya Biaya yang dialokasikan membuat tata kelolanya harus Lebih akuntabel dan tepat sasaran. Menurutnya, desain Bantuan Fluktuasi Harga juga perlu diperhatikan agar intervensi pemerintah tidak berubah menjadi disinsentif Untuk Komunitas maupun pelaku usaha.

“Jangan sampai upaya membangun sebuah tata kelola Bantuan Fluktuasi Harga yang tepat sasaran itu tidak berjalan. Sebab uang yang kita belanjakan Untuk Bantuan Fluktuasi Harga ini besar sekali,” kata Misbakhun Untuk Kegiatan Coffee Morning bertema ‘Meramu Aturan Bantuan Fluktuasi Harga Tepat, Mampukah Negeri Melindungi Hak Rakyat?’ Di Jakarta, dikutip Di Minggu (27/9/2026).

Baca Juga: Bantuan Fluktuasi Harga LPG 3 Kg Bakal Dipangkas Tahun Didepan, Diganti Kompor Listrik dan CNG

Untuk diskusi ini, hadir juga sebagai pembicara Direktur Jenderal Energi dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Ketua Komisi XII Lembaga Legis Latif RI Sugeng Suparwoto, Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia, M Chairudin dan Direktur Ritel Marketing Pertamina Patra Niaga Eko Ricky

Misbakhun menilai Ilmu Pengetahuan dapat menjadi instrumen penting Untuk memperbaiki penyaluran BBM Bantuan Fluktuasi Harga. Data kendaraan, identitas kendaraan, kapasitas mesin, hingga sistem digital dapat digunakan Untuk membantu memastikan BBM bersubsidi diterima kelompok Komunitas sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, penggunaan sistem yang terintegrasi juga dapat Memangkas ketergantungan Di keputusan manual Di lapangan. Karenanya, penyaluran Bantuan Fluktuasi Harga dapat berlangsung lebih transparan sekaligus Memberi kepastian mengenai Komunitas yang berhak memperoleh manfaat.