Aturan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Sudah Di Tangan Jokowi

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Wacana pemerintah Sebagai mengatur pembelian bahan bakar Energi (BBM) Bantuan Pemerintah sudah ada Di tangan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pengaturan kembali distribusi BBM Bantuan Pemerintah Melewati revisi Peraturan Kepala Negara (Perpres) 191 Tahun 2024.

“Sekarang, kalau Di pembahasan Di level saya, Di eselon 1 sudah selesai, sudah dibahas Di levelnya Pak Pembantu Presiden Tim Menteri sudah selesai, Di Menko. Sekarang lagi Bapak Kepala Negara,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ketika ditemui Di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Diungkapkan Dadan, berdasarkan Diskusi bersama Menko tersebut, ada dua hal yang dibahas. Pertama, pemerintah ingin bahan bakar yang didistribusikan Di Komunitas itu bersih. Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah juga sudah melakukan kajian yang sangat rinci mengenai hal ini.

“Kedua, Di Di revisi perpres tersebut, kita ingin memastikan tepat sasaran. Yang berhak, ukurannya berhaknya itu bagaimana, kan ada ukurannya. Nah, hanya itu saja yang bisa. Yang tidak berhak, ya Jangan menggunakan yang bersubsidi,” terangnya.

Dadan pun mengungkapkan alasan revisi aturan yang mengatur kriteria pembeli BBM Bantuan Pemerintah itu tak kunjung rampung.

“Ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa, yang tidak berhaknya siapa, itu kan banyak pertimbangan,” tegasnya.

Lebih Jelas Dadan pun merespon pertanyaan soal pembatasan pembelian Solar yang juga Berencana diatur Di Perpres tersebut.