Alva Minta Kejelasan Nasib Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik

Jakarta, CNN Indonesia —

Alva meminta pemerintah memberi kejelasan Yang Berhubungan Bersama nasib Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Hingga Indonesia. Menurut perusahaan selain produsen, konsumen juga butuh kepastian.

“Karena Itu kalau Untuk Alva tentu kami berharap ada kejelasan Untuk sisi pemerintah Yang Berhubungan Bersama apakah Keputusan soal insentif ini ada apa tidak, dan kalau iya mekanismenya seperti apa,” kata Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, Hingga pabrik Cikarang, Jawa Barat, Kamis Jumat (23/5).

Agar Usaha Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik kembali menggeliat, ia mengatakan Kandidat konsumen butuh kepastian. Jika hanya digantung tanpa kejelasan kapan bakal memberi Bantuan Pemerintah, dikhawatirkan malah membuat Kelompok menunda pembelian.

“Karena Itu supaya ada kejelasan Untuk konsumen sebenarnya. Itu harapan Untuk Alva,” kata Putu.

Pemerintah Sebelumnya telah menggelontorkan Bantuan Pemerintah Rp7 juta per unit mulai 2023 dan dipahami sempat membuat produsen kebanjiran pesanan.

Tetapi pemerintah menilai pemberian Bantuan Pemerintah ini kurang berhasil Agar kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu Ke 2024. Sebelum Pada itu Bantuan Pemerintah dihentikan dan posisinya kini menggantung.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat Mengungkapkan Ditengah Menyoroti kelanjutan Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Untuk 2025 Tetapi menjelaskan skemanya belum pasti sama.

Kemenperin belum lama ini Membeberkan usulan insentif diskon Pph Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen Untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik. Insentif itu buat Sepedamotor Listrik roda dua dan tiga serta Memiliki dua kategori.

Kategori pertama kendaraan Bersama Tingkat Komponen Untuk Negeri (TKDN) Hingga atas 40 persen yang Memiliki baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Ke kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen Untuk TKDN Hingga atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif Terbaru ini sudah diajukan Lewat proposal Hingga Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Sebelum November 2024. Tetapi Sampai Sekarang belum ada regulasi Terbaru yang terbit sebagai payung hukum Untuk diberlakukan.

(ryh/fea)