Beredar 7 Sosok Pengganti Menkeu Sri Mulyani, Pengamat Ungkap Kriteria Ideal

JAKARTA – Sejumlah nama dikaitkan Didalam jabatan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan (Menkeu) Terbaru Di beberapa waktu terakhir, Sesudah Sri Mulyani Memberi sinyal tidak Akansegera lagi menjabat sebagai Bendahara Bangsa Di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar Di mereka Memperoleh latar Dibelakang yang kuat Di sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas Di kalangan banker.

Di sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga Di menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Kendati Memperoleh Pengalaman Hidup dan pengetahuan yang luas Di bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini Mungkin Saja lebih cocok Untuk posisi yang berhubungan Didalam bank dan lembaga keuangan daripada Untuk posisi Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan.

Di Itu ada juga Mahendra Siregar, yang Dari 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang Memperoleh kompetensi tinggi Di sektor perbankan dan lembaga keuangan.

“Tetapi kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar Mungkin Saja lebih tepat Untuk mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan,” ungkap Kusfiardi Di keterangannya Di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Di Itu, Perry Warjiyo, yang Pada ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (Bankindonesia), juga disebut-sebut sebagai kandidat Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan. Tetapi terang Kusfiardi, peran Gubernur Bankindonesia yang fokus Ke Aturan moneter Mungkin Saja tidak sepenuhnya sejalan Didalam Permintaan posisi Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan yang lebih luas.

“Pemilihan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan adalah hak prerogatif Kepala Negara. Tetapi, jika nama yang ditunjuk tidak Memperoleh kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas Kepala Negara,” bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan dituntut Untuk Memperoleh kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental Keadaan Ekonomi Negara. Di Itu, mereka harus mampu membangun sinergi Di Aturan fiskal dan moneter Untuk Mendorong Perkembangan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara Untuk menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

“Maka Itu, Di menentukan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan, sangat penting Untuk Merencanakan kompetensi dan kemampuan individu Di mengelola Aturan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar Dibelakang Di sektor perbankan dan lembaga keuangan,” ungkapnya.