Penegakan Hukum Jangan Diukur Banyaknya Tindak Kejahatan, Fokus Di Terapi Kerugian Negeri

JAKARTA – Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif Rudianto Lallo menegaskan bahwa Prestasi penegakan hukum, khususnya Di penanganan tindak pidana yang merugikan keuangan Negeri, tidak cukup diukur Di jumlah orang yang diproses secara hukum, tetapi juga Di pengembalian kerugian Negeri Melewati Terapi aset (asset recovery).

“Yang paling utama adalah bagaimana Terapi kerugian Negeri bisa masuk kembali Hingga kas Negeri. Itu jauh lebih penting daripada menghukum seseorang, tetapi tidak ada pengembalian kerugian Negeri,” ujar Rudianto Di kunjungan kerja reses Komisi III Lembaga Legis Latif Hingga Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (13/10/2026).

Dia berpendapat bahwa penanganan tindak pidana khusus harus berorientasi Di Mutu penegakan hukum dan manfaat nyata Untuk keuangan Negeri. Dirinya mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak sekadar mengejar jumlah Peristiwa Pidana atau menargetkan orang tertentu Di proses penanganan Tindak Kejahatan.

Baca juga: Komisi XI Dorong Pemanfaatan Undang-Undang Satu Data Indonesia Sebagai Kejar Wajib Pph