UMP 2026, KSPI Bakal Gugat Pemprov Jakarta dan Jabar Hingga PTUN

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan Berencana menempuh jalur hukum menyusul penetapan upah minimum yang dinilai merugikan buruh Di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Gugatan Berencana diajukan Hingga Lembaga Proses Hukum Tata Usaha Negeri (PTUN) Di waktu Didekat, seiring Wacana Unjuk Rasa besar-besaran buruh Di 8 Januari 2026.

Kepala Negara KSPI sekaligus Kepala Negara Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, Skuat kuasa hukum KSPI DKI Jakarta Berencana mengajukan gugatan Hingga PTUN Jakarta Di 5 Januari atau paling lambat 6 Januari 2026. Gugatan tersebut ditujukan Untuk meminta revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar ditetapkan sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni Di Rp5,89 juta.

Menurut Said Iqbal, penetapan UMP DKI Jakarta Di ini tidak mencerminkan kebutuhan hidup buruh dan bertentangan Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Ia menilai daya beli buruh Jakarta terus tergerus, Sambil Itu biaya hidup Di ibu kota Lebihterus tinggi.

“UMP Jakarta harus direvisi agar mendekati atau mencapai 100 persen KHL. Jika tidak, buruh Berencana Lebihterus tertinggal dan daya beli terus menurun,” ujar dia Di konferensi pers virtual, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga: Buruh Tolak Penetapan UMP 2026, Menko Airlangga: Sudah Diputuskan!