Kelanjutan Dukungan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik ‘Gantung’, Pemerintah Belum Bersikap

Jakarta, CNN Indonesia —

Nasib kelanjutan Dukungan Pemerintah sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Ke Indonesia masih abu-abu. Pemerintah hingga kini belum bisa memastikan apakah Langkah Dukungan tersebut dapat berlanjut atau tidak.

Dukungan pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik berupa Dukungan Pemerintah Rp7 juta per unit bergulir Sebelum 2023. Suntikan ini menuai respons cukup baik Lantaran membuat produsen Kendaraan Bermotor Roda Dua berbasis baterai kebanjiran pesanan.

Tetapi demikian, pemerintah menilai pemberian Dukungan Pemerintah kurang berhasil Supaya kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu Ke 2024. Sebelum kuota terakhir terserap habis, Dukungan Pemerintah dihentikan dan posisinya kini menggantung.

Kebugaran tersebut akhirnya membuat sebagian besar pedagang Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik menjerit lantaran sulit jualan.

“Bagi Di ini saya belum mengetahui (kelanjutannya),” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin, yang juga Dewan Pembina Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) Ke Jakarta, Jumat (20/6).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)selaku pembina industri Produsen Kendaraan Tanah Air Sebelumnya Itu mengaku telah merancang skema terbaru pemberian insentif Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik dan diklaim sudah diusulkan Bagi dibahas lintas kementerian.

Untuk sebuah proposal milik Kemenperin, Dukungan Pemerintah Mutakhir diusulkan berupa insentif diskon Pph Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen, bukan berbentuk Dukungan Pemerintah Rp7 juta.

Insentif itu ditujukan Bagi Kendaraan Listrik roda dua dan tiga, Setelahnya Itu Memperoleh dua kategori. Kategori pertama kendaraan Bersama Tingkat Komponen Untuk Negeri (TKDN) Ke atas 40 persen yang Memperoleh baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Ke kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen Bagi TKDN Ke atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif Mutakhir ini sudah diajukan Lewat proposal Hingga Pembantu Ri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Sebelum November 2024.

Kemenperin menyebut keputusan terakhir berada Ke tangan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani.

“Kami masih komunikasikan Bersama kementerian lembaga Yang Terkait Bersama. Lantaran penentu terakhir kan juga kementerian keuangan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Lini Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono Ke kantornya, Jakarta, Senin (19/5).

“Maka sekali lagi saya katakan, penentu Kementerian Keuangan Lantaran mereka sebagai bendahara Negeri, mereka yang tentukan. Ya harapan kami tentu diterapkan tahun ini,” ungkap Tunggul menambahkan.

(ryh/dmi)