Sri Mulyani Minta Restu Dewan Perwakilan Rakyat Suntik PMN Rp6,1 Triliun Di 4 BUMN

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengajukan, Penyertaan Modal Negeri ( PMN ) senilai Rp6,1 triliun Untuk 4 Badan Usaha Milik Negeri ( BUMN ) dan Bank Tanah. Sebelumnya, Menkeu harus minta restu Dewan Perwakilan Rakyat Untuk memakai dana PMN yang bersumber Di cadangan pembiayaan Penanaman Modal Asing.

“Mengenai penggunaan cadangan pembiayaan Penanaman Modal Asing yang Untuk Aturantertulis APBN 2024 sebesar Rp13,6 triliun, Di hari ini kami ajukan penggunaannya hanya Rp6,1 triliun,” kata Sri Mulyani Untuk Diskusi Di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Yang Terkait Di Pengantar Pendalaman PMN APBN 2024, Senin (1/7/2024).

Rinciannya, PMN itu bakal digelontorkan Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp500 miliar, PT Hutama Karya Rp1 triliun dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun.

Selain pembiayaan cadangan Penanaman Modal Asing, Sri Mulyani menerangkan, bahwa PMN juga Berencana digunakan Untuk alokasi kewajiban penjaminan sebesar Rp635 miliar.

“Kami juga melakukan alokasi kewajiban penjaminan, Sebab pemerintah sering Memberi penjaminan, dan Untuk Situasi Ini kita menyediakan atau mencadangkan dana Untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu ter-call ini Rp635 miliar,” ungkap Sri Mulyani.

Untuk kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negeri (Dirjen KN), Rionald Silaban menjelaskan, bahwa PMN Rp2 triliun Untuk PT KAI Berencana diusulkan Untuk pemenuhan belanja modal, retrofit, dan pengadaan set KRL.

“Untuk PMN Hutama Karya sebesar Rp1 triliun digunakan Untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Betung,” terangnya.

Lanjutnya, usulan PMN Untuk INKA bakal digunakan Untuk pembangunan line 2 Di pabrik Banyuwangi yang memproduksi kereta berbahan stainless steel.

Sambung Rionald menerangkan, suntikan modal kepada Pelni dimohonkan sebesar Rp500 miliar Untuk tambahan modal belanja Untuk pembelian satu unit kapal Terbaru Untuk rangka peremajaan armada kapal Pelni.

Terakhir, PMN sebesar Rp1 triliun Untuk Bank Tanah Berencana digunakan Untuk pemenuhan Bank Tanah sesuai Di amanat Peraturan Pemerintah 64/2021 tentang Badan Bank Tanah pasal 43 ayat 1.