Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!

JAKARTA – Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut Di keputusan Muhammadiyah yang Mengungkapkan Akansegera Merasakan tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Saya sebenarnya agak terkejut Di keputusan Muhammadiyah Merasakan (IUP). Sebab Muhammadiyah biasanya Di ini kalau Memutuskan keputusan sangat rasional dan berdasarkan Di kajian-kajian,” jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).

Malahan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah Merasakan tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.

“Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Sebab seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain Untuk Muhammadiyah,” imbuhnya.

Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah Memperoleh Pengalaman Hidup Untuk mengelola Usaha tambang. Sebab, domainnya itu adalah Pembelajaran.

“Kalau mengelola Pembelajaran, Puskesmas itu sudah menjadi domainnya. Tapi Sebagai tambang, itukan belum pernah sama sekali,” tegas Fahmy.

Fahmy pun menyoroti pernyataan Untuk Muhammadiyah yang fokus Di dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, Pada ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli Di hal itu.

Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

“Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak Akansegera melakaukan reklamasi Sebab biayanya cukup besar. Malahan biaya lebih Untuk keuntungan yang didapat,” ujarnya