Toyota Soal Insentif Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik Dihapus: Kapan Mandiri jika Dukungan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia —

Bob Azam, Wakil Ri Toyota Kendaraan Bermotor Roda Dua Manufacturing Indonesia (TMMIN) Menyambut Baik Keputusan pemerintah yang Berencana menghapus pembebasan Pph Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Sepedamotor Listrik.

Menurut Bob, strategi tersebut sebagai Dibagian Didalam fase transisi Ke kemandirian industri kendaraan elektrifikasi Di Indonesia. Ia menjelaskan Di ini Sepedamotor Listrik telah Merasakan berbagai insentif Didalam pemerintah Sebagai Mendorong adopsi Di tahap awal. Tetapi, Keputusan terbaru Menunjukkan adanya kemajuan Sebagai industri Produsen Kendaraan Di negeri.

“Ya kan udah Di-treatment spesial, sudah 2 tahun spesial,” ujar Bob ditemui Di PIK, Jakarta Utara, Senin (20/4).

Bob menjelaskan pasar Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik berbasis baterai Di Indonesia khususnya, Pada ini sudah mulai terbentuk. Maka Itu perhatian pemerintah dinilai mulai bergeser Hingga aspek yang tak kalah penting, yakni pembangunan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik Di Indonesia sepanjang 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik memberi kontribusi lebih Didalam 12 persen wholesales atau distribusi Didalam pabrik Hingga dealer secara nasional.

Kenaikkan permintaan Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik Di 2025 melonjak 141 persen, Di mana Di 2024 wholesales hanya 43.188 unit.

“Saya bilang kan ekosistemnya kan sekarang (penjualan) mobilnya udah tumbuh Didalam baik Sekarang kita saatnya memikirkan infrastruktur Seperti charging station gitu loh,” ucapnya.

“Nah Mungkin Saja ada perubahan orientasi gitu loh Itu yang kita liat Di pemerintah. Terus juga pemerintah Lokasi juga Sekarang income-nya juga lagi tertekan ya. Mereka juga butuh income Sebagai memperbaiki jalan dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Yang Berhubungan Didalam potensi atas dampak Di menurunkan penjualan Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik, Bob menilai ketergantungan Di Dukungan Pemerintah memang tidak bisa berlangsung selamanya. Industri, menurutnya, harus bersiap Berjuang Didalam Kebugaran pasar yang lebih mandiri.

“Sekarang kapan kita Berencana mandiri Sebagai menjual Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik kalau selamanya didukung Dari Dukungan Pemerintah gitu loh. Ya kan? Pasti kan ada batasnya gitu loh nah batasnya kapan ya terserah pemerintah,” kata Bob.

Pemerintah Melewati Peraturan Pembantu Ri Di Negri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pph Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pph Alat Berat telah menetapkan penyesuaian Keputusan yang menjadi landasan Terbaru Di pengenaan Pph Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pph Alat Berat Di seluruh Lokasi.

Salah satu Nilai penting Di regulasi tersebut adalah perubahan Di Syarat objek Pph yang dikecualikan. Jika Sebelumnya kendaraan berbasis listrik tidak termasuk objek PKB dan BBNKB, kini Syarat tersebut telah diperbaharui.

Supaya, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi secara otomatis dikecualikan Didalam pengenaan Pph Lokasi.

Di aturan terbaru, Sepedamotor Listrik tidak disebutkan sebagai objek yang dikecualikan Didalam PKB dan BBNKB. Pasal 3 ayat (3) hanya menjabarkan jenis kendaraan yang dikecualikan Didalam objek PKB, misalnya:

1. kereta api;
2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan Sebagai keperluan Lini Dibelakang dan Perlindungan Bangsa;
3. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan Bangsa Asing Didalam asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pph Didalam pemerintah;
4. kendaraan bermotor Energi Ramah Lingkungan; dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan Didalam peraturan Lokasi mengenai Pph dan retribusi Lokasi.

Sedangkan Sebelumnya, Sepedamotor Listrik secara spesifik disebut dikecualikan Didalam objek PKB dan BBNKB.

Tertuang Di Peraturan Pembantu Ri Di Negeri No. 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pph Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pph Alat Berat Tahun 2025, Kendaraan Bermotor berbasis Energi Ramah Lingkungan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya serta Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis Energi Ramah Lingkungan. Dan itu dikecualikan Didalam objek PKB dan BBNKB.

Masih Di aturan terbaru, meski telah dikenakan Pph, kemungkinan pengenaannya tak Berencana sebesar kendaraan konvensional berkat insentif Didalam masing-masing Lokasi.

Hal itu mengacu Di Pasal 19 yang menyebut pengenaan PKB dan BBNKB Sepedamotor Listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai Syarat peraturan perundang-undangan.

Lanjutnya, pengenaan PKB dan BBNKB Sepedamotor Listrik Sebagai tahun pembuatan Sebelumnya tahun 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB. Itu termasuk kendaraan yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi Sepedamotor Listrik.

(ryh/mik)

Add

as a preferred
source on Google