Statusnya Bukan Ormas, MUI Kaji Kemungkinan Bisa Kelola Tambang

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengakui, pihaknya Ditengah mengkaji kemungkinan Sebagai turut mengelola usaha pertambangan Di pemerintah. Hal utama yang dikaji ialah definisi MUI apakah masuk Ke kategori organisasi Kelompok (ormas) keagamaan, dan berhak Merasakan izin usaha tambang atau tidak.

“Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan, itu ya. Sebab MUI itu kan konfederasi,” ujar Anwar kepada wartawan dikutip, Junat (26/7/2024).

Lalu, dia membandingkan status MUI Di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. PBNU dan PP Muhammadiyah sudah bisa langsung mengajukan konsesi tambang Sebab memang berstatus ormas keagamaan.

“Kalau NU kan Ormas, Muhammadiyah Ormas. Nah MUI ini kumpulan Di ormas-ormas ini, gitu loh. Maka definisinya ini kena atau enggak MUI itu,” kata Anwar.

Sebagai diketahui,Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang Bagi ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur Di Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemimpin Negara Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Penanaman Modal.

“Di rangka peningkatan Keadaan Kelompok, WIUPK yang berasal Di Daerah Mantan PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Dari Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 5A dikutip Di aturan tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan Memperoleh organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan Keadaan Kelompok/umat. Penawaran izin usaha tambang itu berlaku Di jangka waktu 5 tahun Sebelum peraturan berlaku.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Ke Ayat (1) berlaku Di jangka waktu 5 (lima) tahun Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Nantinya, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Pembantu Presiden Pembantu Presiden / kepala badan yang Mengadakan urusan pemerintahan Ke bidang Penanaman Modal/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Berdasarkan WIUPK, ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki Dari Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

“Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud Ke ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan mengajukan permohonan IUPK Lewat Sistem OSS,” bunyi aturan tersebut.

(maf)