Pemerintah Ingin Batasi Bantuan Kemensos Sebagai Orang Miskin Pada 5 Tahun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat: Validasi Data Dulu

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani buka suara mengenai Ide pemerintah yang ingin membatasi distribusi Dukungan sosial (Bantuan Kemensos) Sebagai orang miskin Pada 5 tahun. Dia menyarankan pemerintah tak terburu-buru mengubah Aturan yang ada.

Penyaluran Bantuan Kemensos yang paling penting dan utama yakni validasi dan verifikasi data. Puan meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah Aturan ketika ada masalah.

Baca juga: 571 Ribu Rekening Penerima Bantuan Kemensos Terindikasi Dipakai Sebagai Judi Online

“Karena Itu jangan Setelahnya Itu ada polemik Setelahnya Itu tiba-tiba kita sepertinya buru-buru lalu mengubah sesuatu yang sudah dilakukan,” ujar Puan Ke Kompleks Dewan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Menurut dia, validasi dan verifikasi data itu penting dilakukan. Pasalnya, pemerintah Terbaru bisa mengganti penerima Bantuan Kemensos Setelahnya dilakukan validasi dan verifikasi data.

“Lantaran kan Pada ini sudah berjalan, kalau Setelahnya Itu diubah tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah Merasakan Akansegera kecewa. Karena Itu validasi dan verifikasi dulu data-datanya Didalam baik,” kata Puan.

Sekadar informasi, pemerintah berencana membatasi masa pemberian Bantuan Kemensos maksimal lima tahun. Adapun pembatasan Bantuan Kemensos itu dilakukan Di Kelompok miskin. Kendati begitu, penerima Bantuan Kemensos baik lansia, penyandang Penyandang Disabilitas, dan ODGJ Akansegera tetap diberikan seumur hidup.

(jon)