MK Didorong Berlakukan Ambang Batas Legislatif 0% Ke 2024

JAKARTA – Kawal Pemilihan Umum dan Sistem Pemerintahan (KPD) Mendorong Mahkamah Konstitusi ( MK ) memberlakukan penghapusan ambang batas Legislatif atau Parliamentary Threshold (PT) 4% Ke 2024, tidak harus menunggu Pemilihan Umum 2029. Penghapusan PT 4% dinilai sudah sangat rasional dan sesuai Bersama semangat Sistem Pemerintahan.

“Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0%, masak Produk yang tidak sah masih dipertahankan, seharusnya PT 0% langsung diberlakukan sekarang Ke 2024 ini,” kata Koordinator Nasional KPD Miftahul Arifin Di keterangannya dikutip, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, seharusnya MK langsung memberlakukan penghapusan PT 4% Sebab sangat rasional dan sesuai Bersama semangat Sistem Pemerintahan. Sebab, ambang batas Legislatif Disorot tidak sejalan Bersama prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilihan Umum, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

“Ambang batas Legislatif Di Pemilihan Umum ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, Sebab Prototipe ambang batas dapat Memangkas Di arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.

Miftah menjelaskan, ambang batas Legislatif berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum telah menimbulkan kerugian konstitusional. Juga Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan Bersama UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Dari Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat 2024.

“Itu menimbulkan kerugian konstitusional. Pasal tersebut membuat hak konstitusionalnya sebagai pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada Disekitar kurang lebih 17.304.303 suara terbuang Ke Pileg 2024 Sebab masih diberlakukan PT 4%. Setidaknya jumlah suara yang terbuang itu berasal Di 10 Parpol (parpol) yang tak lolos ambang batas Legislatif.

“Padahal Di prinsip Sistem Pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud Di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Akan Tetapi Keputusan ambang batas Legislatif telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih,” katanya.

Hak rakyat Bagi dipilih juga direduksi ketika Menyaksikan suara lebih banyak tapi tidak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sebab partainya tidak mencapai ambang batas Legislatif.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem Yang Terkait Bersama Syarat ambang batas Legislatif sebesar 4% suara sah nasional yang diatur Di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di pertimbangan hukumnya, MK tidak menemukan dasar rasionalitas Di penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud Di Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum.

MK memutuskan, lembaga pembentuk Undang-Undang harus merevisi ambang batas Legislatif ini Sebelumnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2029. Dari Sebab Itu, keputusan MK tak Akansegera berpengaruh Ke ambang batas Legislatif Pemilihan Umum 2024.

(abd)