Mau Belajar Agama tapi Kok Malah Suka Sesama Jenis, WN Amerika Dideportasi

Kementerian Perpindahan Penduduk Internasional dan Pemasyarakatan mendeportasi seorang warna Negeri Asing (WNA) asal Amerika Serikat Lantaran menyalahi izin tinggal.

Awalnya, WN Amerika itu masuk Di Indonesia Didalam niat baik ingin belajar agama Didalam lebih mendalam. Tetapi ternyata, pria itu Memperoleh kelainan seksual menyukasi sesama jenis.

Humas Kantor Perpindahan Penduduk Internasional Kelas II Non TPI Blitar, Rini Sulistyowati, mengatakan WNA berinisial JLK tersebut masuk Di Indonesia Di Maret 2025 Didalam mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai pelajar.

“Kepala petugas Perpindahan Penduduk Internasional JLK ini datang Di Indonesia dan tinggal Di Tulungagung Didalam tujuan mempelajari agama,” kata Rini, Jumat (19/12).

Tetapi Untuk pengawasan yang dilakukan petugas Perpindahan Penduduk Internasional, JLK diduga tidak menjalankan Karya belajar sesuai izin tinggal yang dia ajukan. Tetapi yang bersangkutan justru tinggal Di salah satu hotel Di Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.

“Untuk beberapa waktu terakhir JLK justru lebih banyak menganggur. Didalam pemantauan kami dan laporan warga, keberadaan WNA tersebut menjadi perhatian meresahkan warga Di,” jelasnya.

Rini menjelaskan berdasarkan keterangan penyidik keimigrasian JLK diketahui Memperoleh disorientasi seksual dan menjadi penyuka sesama jenis. JLK diduga sering melakukan Karya bersama pasangan lelakinya.

“Hal ini membuat Kelompok sekitarnya resah dan keberatan, hingga akhirnya dilaporkan Di aparat hukum,” jelasnya.

Pihak Perpindahan Penduduk Internasional menegaskan Pelanggar utama yang dilakukan JLK adalah Yang Berhubungan Didalam Didalam ketidaksesuaian izin tinggal serta kegiatan yang dilakukan. Kemakmuran itu diperparah Didalam Karya sosial yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

“Atas dasar temuan tersebut, Kantor Perpindahan Penduduk Internasional Blitar Memberi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Ini sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” jelas Rini.

——–

Artikel ini telah naik Di detikJatim.

(wsw/wsw)