Mahfud MD Blak-blakan Tak Mau Gugat Ijazah Jokowi, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA – Mantan Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Perlindungan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan tidak mau ikut-ikutan menggugat ijazah mantan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) . Selain tidak Memperoleh kerugian apa pun, hasil gugatan tidak Berencana ada pengaruh Di sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal ini disampaikan Mahfud MD Untuk Langkah Bikin Terang berjudul Mahfud MD Blak-blakan Pemakzulan Gibran, Jaksa vs Polisi, hingga TNI Jaga Kejaksaan yang dikutip Untuk kanal YouTube Official iNews, Sabtu (17/5/2025). Menurutnya, Permasalahan ijazah palsu Jokowi sudah mencuat Di dirinya masih menjabat Pembantu Presiden Tim Menteri Di Tim Menteri Kerja Indonesia Maju. Akan Tetapi Permasalahan itu tidak pernah menjadi pembahasan Di Tim Menteri Kerja.

“Nggak ada pembahasan Di Tim Menteri Kerja, tapi sudah ada Di Lembaga Proses Hukum, sudah ada gugatan, itu kan zaman saya masih Pembantu Presiden Tim Menteri. Itu urusan Lembaga Proses Hukum kan, Di Tim Menteri Kerja tidak pernah dibahas Sebab kita anggap tidak menjadi masalah pemerintah,” kata Mahfud MD.

Menurutnya, waktu itu sudah ada 2 gugatan soal ijazah Jokowi yang diajukan Di Lembaga Proses Hukum negeri (PN) dan Lembaga Proses Hukum Tata Usaha Negeri (PTUN). Akan Tetapi kedua gugatan itu Lalu dinyatakan tidak diterima.

“Tidak diterima, tidak berwenang Sebab, baik pidana maupun perdata. Kalau menggugat suatu ijazah itu harus ada orang yang dirugikan lalu Anda yang menggugat itu ruginya apa? Anda nggak rugi kan seumpama ijazah saya palsu?” katanya,

Mahfud menjelaskan, syarat utama menggugat sebuah ijazah adalah adanya kerugian yang ditimbulkan. Pelapor harus bisa membuktikan adanya kerugian yang dialami.

“Anda nggak rugi kan seumpama ijazah saya palsu? Anda nggak boleh gugat dong, Anda nggak rugi, itu Di hukum perdata harus yang rugi. Di tata Negeri juga, Di perbuatan melawan hukum juga jangan sembarangan, Pak kan gugatan bukan sengketa perdata, perbuatan melawan hukum, loh perbuatan melawan hukum pun yang boleh menggugat yang dirugikan,” ujarnya.

Baca juga: UGM Siap Ladeni Gugatan Polemik Ijazah Jokowi

Atas dasar prinsip tersebut, kata Mahfud, dirinya enggan ikut-ikutan menggugat ijazah Jokowi Sebab sudah tidak berdampak apa pun.

“Bagi perdata saya nggak punya kerugian apa pun, ijazah asli atau palsu, Bagi pidana itu sudah diurus, kan pidana itu sudah diwakili Dari badan hukum publik, nggak usah kita ribut-ribut kan gitu, yang namanya Bareskrim kan badan hukum publik, nanti Berencana ada Lembaga Proses Hukum pidana, kan seperti itu. nggak Berencana ada pengaruh ketatanegaraan,” katanya.

(abd)