KPK Diminta Tangkap Aktor Atau Aktris Intelektual Perkara Pidana Hukum Produk Impor Beras Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) bersama elemen mahasiswa dan pemuda Melakukan Unjuk Rasa unjuk rasa Di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mendesak KPK Menyita Aktor Atau Aktris intelektual Yang Berhubungan Bersama Perkara Pidana Hukum mark up (selisih harga) Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Koordinator Lapangan (Korlap) Unjuk Rasa SDR Fauzan mendesak Ketua KPK dapat segera menindaklanjuti laporannya Yang Berhubungan Bersama Bersama Perkara Pidana Hukum Produk Impor beras tersebut. Fauzan juga meminta agar KPK dapat memeriksa Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Mendesak Ketua KPK Untuk menindaklanjuti laporan SDR Bersama segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” tegas Fauzan, Kamis (4/7/2024).

Untuk kesempatan itu, Fauzan juga mendesak Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh Yang Berhubungan Bersama pengadaan beras. “Mendesak Kepala Negara Jokowi Untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh Di pengadaan beras,” papar dia.

Fauzan meminta Kepala Negara Jokowi memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bulog Bayu Krisnamurthi Untuk jabatannya. Fauzan menegaskan kedua sosok tersebut tidak bisa menjalankan amanahnya Bersama baik lantaran terindikasi melakukan dugaan tindakan Penyalahgunaan Jabatan. “Sebab tidak bisa menjalankan amanat Bersama baik dan berindikasi melakukan dugaan Penyalahgunaan Jabatan,” tegas dia.

Sebelumnya, SDR melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Bersama dugaan mark up Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar Ke Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK), Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Perkara Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Di Di Gedung KPK, Jakarta.