Keputusan Berbasis Didorong Atasi Masalah Polusi Udara

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Penanaman Modal (Kemenko Marves) Mendorong penerapan Keputusan berbasis-bukti Kelompok bisa Lebih familiar Bersama permasalahan polusi udara. Caranya Bersama mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.

“Bersama data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat Di pernyataannya, dikutip Selasa (10/9/2024).

Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Polusi Udara Ke Indonesia

Menurut dia data pemerintah Menunjukkan jika polusi udara Ke Jakarta masih disebabkan Bersama emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves Melakukanupaya Bagi Memperbaiki standar bahan bakar Sebelumnya akhir masa pemerintahan.

Walaupun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada Ke bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik Bagi Kelompok,” kata Rachmat.

EURO4 adalah standar yang menetapkan batas Ke polutan Di emisi gas buang kendaraan bermotor Bersama pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.

Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah Menyediakan insentif fiskal Bagi adopsi Kendaraan Listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua Keputusan ini Akansegera membutuhkan waktu dan Perancangan yang baik.

Ke Di Yang Sama, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan Kajian. “Menyimak Standar udara membutuhkan penghitungan (komponen Standar udara). Bagi itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya Di lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB Ke Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama Ke sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi Di perusahaan yang Melakukanupaya Memangkas emisinya Bersama perusahaan yang enggan menekan emisi.

Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku Bagi Mendorong Kelompok dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya Melewati pembuatan Keputusan rendah emisi.