Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian

JAKARTA – Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa Aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang Untuk dirumuskan Untuk Ide Peraturan Pembantu Ri Kesejajaran (RPMK) Bersama Kementerian Kesejajaran (Kemenkes) perlu diperhatikan Bersama seksama, mengingat dampaknya Pada perekonomian nasional dan Kelompok luas, khususnya Bagi industri hasil tembakau. Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga Kesejajaran Antara Kesejajaran Kelompok dan keberlangsungan industri.

“Kami semua sepakat Bagi menciptakan Kelompok yang sehat, tetapi kita juga harus Merencanakan keberadaan lebih Bersama 1.300 industri yang mempekerjakan Di 537 ribu orang,” ujarnya, Mutakhir-Mutakhir ini.

Baca Juga: Indef Sebut Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Angka tersebut Menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan Di industri tersebut. Lebih Bersama itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan Bagi lebih Bersama 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, Untuk lima tahun terakhir, industri tembakau Merasakan penurunan signifikan, terutama Di golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% Menunjukkan bahwa Kelompok Indonesia sensitif Pada harga, yang mengarah Di pergeseran konsumsi Di rokok yang lebih murah. Hal ini Menunjukkan betapa pentingnya strategi Aturan yang Merencanakan daya beli Kelompok.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan Bersama Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan Untuk proses public hearing yang digelar Bersama Kementerian Kesejajaran (Kemenkes), Agar suara mereka terabaikan. “Kejadian ini berulang, dan kami berharap Bagi diikutsertakan Untuk diskusi Aturan yang berpengaruh besar Pada industri kami,” katanya.

Di kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu Ri Joko Widodo (Jokowi) telah berpesan Bagi tidak merumuskan Aturan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak Di masa transisi pemerintahan. Jokowi juga menekankan Bagi menjaga situasi yang kondusif Bagi menjaga stabilitas pembangunan, Untuk Kontek Sini menjaga daya beli Kelompok, Ketidakstabilan Ekonomi, Perkembangan, Keselamatan, ketertiban.

“Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas Bagi melakukan pembangunan Agar pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” papar Jokowi belum lama ini.

Lebih Jelas, Merri mengingatkan bahwa Aturan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan Di beberapa Bangsa, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebagai Alternatif, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Pengendalian tembakau Lewat Aturan fiskal sudah Memberi kontribusi signifikan kepada Bangsa, mencapai Rp213 triliun,” jelasnya.

Hal ini Menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting Bagi APBN, dan Aturan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi Bersama hati-hati.