Kemenhut Pastikan Kayu Indonesia Legal, Lestari, dan Terverifikasi

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan bahwa setiap kayu yang dihasilkan dan diperdagangkan Di Indonesia adalah legal, lestari, dan terverifikasi. Seluruh pemanfaatan hasil hutan Ke Indonesia dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang ketat dan diawasi secara berlapis.

Proses tersebut diatur Di berbagai skema perizinan, seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial, Hak Pengelolaan Kawasan Hutan, hingga izin Pemanfaatan Kayu Untuk Kegiatan Non-Kehutanan (PKKNK) Ke Areal Penggunaan Lain (APL).

“Berdasarkan peraturan perundangan, kayu yang dihasilkan Di PBPH Ke kawasan hutan maupun Di izin PKKNK Ke areal penggunaan lain merupakan hasil Di proses legal yang diawasi dan diverifikasi ketat Bersama pemerintah Lewat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK),” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti Ke Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Laksmi menambahkan, Di Keputusan kehutanan nasional, deforestasi dimaknai sebagai perubahan permanen Di areal berhutan menjadi tidak berhutan. Akan Tetapi, tidak semua pembukaan lahan otomatis dikategorikan sebagai deforestasi ilegal.

“Kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan berdasarkan izin resmi, seperti pembangunan hutan tanaman, fasilitas umum, atau infrastruktur nasional, merupakan Dibagian Di Ide pembangunan yang terukur dan disertai kewajiban reforestasi,” jelasnya.