JK Nilai Inisiatif MBG Perlu Dievaluasi, Pelaksanaan Diserahkan Hingga Lokasi, Bukan BGN

JAKARTA – Mantan Wakil Ri Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah Lokasi, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan,” kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. “Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?” ujar JK.

Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus Melakukan MBG Di seluruh Daerah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan Inisiatif MBG bisa diberikan Di pemerinrah Lokasi.

“Kalau ini kan BGN sampai Hingga kecamatan, mana bisa. Serahkan Hingga Lokasi saja pelaksanaan contohnya,” ucap JK.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) Berkata Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan Di 38 provinsi Di Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Inisiatif MBG kepada Ri Prabowo Subianto Di Senin (24/2/2025).

“Tadi hanya melaporkan Yang Terkait Di Di pelaksanaan Inisiatif Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap Di 38 provinsi, Lantaran yang Papua Ditengah Terbaru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan Di pemerataan akses gizi Untuk Kelompok. Dadan juga menyebut pekan ini Inisiatif tersebut sudah bisa melayani lebih Di 2 juta penerima manfaat. “Dari Sebab Itu Di waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai Di 38 provinsi dan Di 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih Di 2 juta penerima manfaat,” jelasnya.