Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik

JAKARTA – Pemilihan kepala Area (Pemilihan Kepala Daerah Serentak) Akansegera dihelat Di November 2024 mendatang. Berkaca Di kontestasi politik Sebelumnya Itu, potensi konflik Di memanfaatkan sentimen agama masih menjadi ancaman.

Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) merencanakan sejumlah langkah Untuk Mengharapkan potensi konflik yang Bisa Jadi terjadi.

“Sekarang sudah menghangat lagi suasana Di Area menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di November nanti. Kita segera Merangsang upaya Pra-Penanganan konflik Di merekatkan kembali barisan,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib Untuk kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Atau Aktris Resolusi Konflik 2024 Di Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Kita telah Memperoleh instrumen penting Pra-Penanganan konflik, yaitu KMA Nomor 332 Tahun 2023. Semua aparatur Kemenag pusat sampai Area, harus menjalankannya,” sambungnya.

Adib menuturkan pemerintah telah Memperoleh sistem Untuk menangani sejumlah konflik yang terjadi Di Kelompok. Menurutnya, sistem tersebut Akansegera optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.

“Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau Aktor Atau Aktris resolusi konflik itulah yang Akansegera menjalankan sistem itu,” ungkapnya.

Dikatakan Adib, Untuk membangun harmoni Di Ditengah Kelompok, diperlukan sinergi Di internal Kemenag Di pusat dan Area, hingga kerja sama lintas instansi. “Misalnya Di mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi Di instansi-instansi Yang Terkait Di,” jelasnya.

Menurut Adib, kerja sama tersebut harus dimulai Di tingkat pusat Lewat MoU. Agar, stakeholder Di Area dapat langsung menjalankan tugasnya.

“Nanti, kita lakukan piloting Di beberapa Area. Agar jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita Memperoleh Peta Nasional Bangun Harmoni,” tuturnya.

Adib menambahkan, Keselamatan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal Untuk membangun bangsa. “Ada dua yang dibutuhkan, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan,” pungkasnya.