Jangan-jangan Ada Produk Hukum yang Berencana Dikeluarkan

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Adian Napitupulu buka suara soal Ri Joko Widodo (Jokowi) reshuffle atau kocok ulang Pejabat Tingginegara Di Tim Pejabat Tingginegara Indonesia Maju. Pasalnya, pemerintahan Jokowi sudah memasuki masa akhir jabatannya.

Adian tak menampik bahwa keputusan melakukan reshuffle merupakan hak istimewa Didalam Ri. Akan Tetapi demikian, ia menyebut bahwa rakyat membutuhkan penjelasan.

“Kenapa Lalu saya ganti si A Didalam si B, Lantaran 1, 2, 3, 4, dan rakyat tahu alat ukur itu. Orang yang tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tetapi rakyat perlu tahu dasar-dasar pertimbangannya,” kata Adian kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Yasonna Laoly, merupakan Pejabat Tingginegara Didalam PDIP yang terkena reshuffle kali ini. Yasonna digantikan Didalam Supratman Andi Agtas Untuk jabatannya sebagai Pejabat Tingginegara Hukum dan Ham (Menkumham).

Adian pun bertanya-tanya alasan dibalik pergantian Pejabat Tingginegara ini. Menurutnya, jika Ri tidak Menyediakan penjelasan, maka rakyat bebas juga Sebagai menafsiran pergantian Pejabat Tingginegara ini.

“Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini Lantaran apa? Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi Sebelum 2014 apakah menukar teman lama Didalam teman Mutakhir adalah sebuah kebiasaan? Ataukan memang ada hubungan kehadiran Pak Yasonna Di deklarasi Edy Rahmayadi ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?” tanya Adian.

“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang Berencana dikeluarkan Untuk waktu 43 hari ini yang Bisa Jadi tidam disetujui Didalam Pak Yasonna atau Pak Yasonna Dikatakan sebagai gangguan atau hambatan Sebagai Menerbitkan produk hukum Untuk 43 hari terkahir ini,” kata dia.

Adian juga bertanya apakah reshuffle Pejabat Tingginegara ini didasari alasan kuat Sebagai menjawab segelintir permasalahan yang muncul Di rakyat. Adian mengaku tak setuju jika alasan reshuffle hanya didasari kepentingan kekuasaan.

“Artinya ketika Lalu dia tidak Berencana ada hubunganhya Didalam problem-problem kerakyatan, dia hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu Pemerintah Sebagai siapa? Sebagai kami atau Sebagai kamu saja? Kira-kira seperti itu,” tutup dia.

(maf)