Jakarta –
Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Permasalahan pungutan liar (pungli) Di wisatawan dan juga praktik prostitusi online.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Kelompok Hingga kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Di wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Mutakhir tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga disilakan datang Hingga IKN setiap hari, termasuk Di akhir pekan Bagi menikmati ruang publik Hingga kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.
“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Bagi Kelompok yang ingin Melakukan Kunjungan Hingga kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Bersama keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).
Troy hanya mengimbau pengunjung Bagi mematuhi arahan Bersama petugas Perlindungan Hingga lapangan. Pada Kegiatan besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Hingga Di KIPP Bersama tetap mengikuti rambu dan arah petugas.
Hingga Di Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Hingga area umum, membuang sampah Hingga tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.
Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Bagi masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.
“Tidak ada pungutan apapun Bagi Kelompok yang ingin berkunjung Hingga KIPP Hingga IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Hingga lapangan!” tegas dia.
IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online
Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Kelompok (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Justru terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Cak Imin mengaku Berencana mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Hingga kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Cak Imin mengatakan maraknya PSK Hingga IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Berencana mengecek langsung Hingga lokasi.
“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.
Sebelumnya Itu diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Menyimak adanya praktik prostitusi online atau daring Hingga Di Daerah IKN. Satpol PP Memperoleh laporan soal adanya prostitusi online ini Bersama Kelompok.
“Ada laporan praktik prostitusi Hingga Di Daerah IKN disampaikan Kelompok dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Bersama Di, Minggu (25/5).
Pihaknya Lalu menindaklanjuti laporan Kelompok dan pemerintah desa Hingga Kecamatan Sepaku, Daerah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Daerah IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Hingga Di kawasan IKN.
“Kami sudah lakukan pantauan Sebelum tiga bulan lalu Yang Berhubungan Bersama laporan adanya praktik prostitusi Hingga Di Daerah IKN,” jelasnya.
——–
Artikel selengkapnya bisa dibaca Hingga sini dan Hingga sini.
(wsw/wsw)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: IKN Dibayangi Permasalahan Pungli dan Prostitusi