Iffa Rosita Gantikan Hasyim Asy’ari Dari Sebab Itu Komisioner Penyelenggara Pemilihan Umum

JAKARTA – Anggota Komisi II Lembaga Legis Latif Guspardi Gaus menyebut, Iffa Rosita sebagai pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum). Hal itu lantaran Iffa Memperoleh suara tertinggi Untuk Kandidat Komisioner Penyelenggara Pemilihan Umum yang tak lolos Di fit and proper test.

“Nomor urut 8 kalau tidak salah saudari Iffa Untuk Kalimantan,” kata Guspardi Di ditemui Di Kompleks Legislatif Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Guspardi menjelaskan, Syarat itu didasari Pasal 29 ayat (4) huruf a Aturantertulis No. 2/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa pengganti anggota Penyelenggara Pemilihan Umum digantikan Dari Kandidat anggota Penyelenggara Pemilihan Umum urutan Pangkat berikutnya Untuk hasil pemilihan yang dilakukan Dari Lembaga Legis Latif.

Guspardi menjelaskan, panitia seleksi menyerahkan 14 orang Kandidat anggota Penyelenggara Pemilihan Umum 2022-2027 Di Komisi II Lembaga Legis Latif Di 2022. Sambil Itu, yang terpilih menjadi anggota Penyelenggara Pemilihan Umum berjumlah 7 orang. Artinya, pengganti Hasyim yaitu Kandidat anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Pangkat 8 sesuai pemungutan suara yang dilakukan Dari Komisi II Lembaga Legis Latif Di 2022.

Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) segera Menerbitkan surat keputusan mengangkat pengganti Hasyim sesuai putusan DKPP. “Mudah-mudahan Untuk seminggu ini Bapak Pemimpin Negara bisa Menerbitkan surat keputusan Di apa yang Lagi kita bicarakan,” terang Guspardi.

Sebelumnya Itu, DKPP memberi Hukuman Politik pemecatan kepada Hasyim Asy’ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku berupa tindakan asusila Di Anggota PPLN berinidial CA.

Hukuman Politik dijatuhkan Untuk sidang putusan Yang Berhubungan Didalam Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya’ri Di anggota PPLN Den Haag, Belanda, Rabu, 3 Juli 2024. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Untuk pengadu.

DKPP juga meminta Jokowi melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari Sebelum putusan tersebut dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemilihan Umum) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan itu.