Ide Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Karena Itu Berdasarkan Cc?

Jakarta, CNN Indonesia —

Informasi tentang Ide pembatasan BBM Bantuan Fluktuasi Harga Pertalite terus berkembang. Sampai Sekarang belum ada yang pasti tentang kriteria kendaraan mana saja yang boleh dan dilarang menggunakannya.

Ide pembatasan awalnya terindikasi bakal berlaku Ke 1 September menurut perkataan Arifin Tasrif Di akhir masa jabatannya sebagai Pembantu Ri ESDM.

Tetapi Pembantu Ri ESDM yang Terbaru, Bahlil Lahadalia, menjelaskan September merupakan masa sosialisasi. Sedangkan Ide penerapan pembatasan terindikasi Ke 1 Oktober.

“Memang ada Ide begitu (berlaku 1 Oktober), Sebab begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang Lagi saya bahas,” Bahlil, Selasa (27/8).

Ri Joko Widodo (Jokowi) yang ditanyai Yang Terkait Di hal ini Ke Rabu (28/8) mengatakan ‘belum ada keputusan’ tentang pembatasan BBM Bantuan Fluktuasi Harga.

“Saya kira kita masih Untuk proses sosialisasi, kita Berencana melihat Di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada Pertemuan,” kata Jokowi.

Kriteria

Pekan lalu Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dirumuskan Tetapi kata dia tak berubah Di draf peraturan yang pernah dibuat.

Untuk draf itu salah satu kriteria pembatasan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kendaraan Pribadi yang diizinkan mengisi Pertalite hanya Di bawah 1.400 cc dan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di bawah 250 cc.

Sambil Untuk BBM Bantuan Fluktuasi Harga Biosolar hanya boleh dipakai Kendaraan Pribadi Di bawah 2.000 cc.

“Ya kita hasilnya Di Pertemuan menko ya, semua tidak ada yg berubah Di situ,” ucap Dadan.

Bahlil Menginformasikan dasar regulasi pembatasan Berencana berupa peraturan Pembantu Ri (Permen) ESDM. Sebelumnya sempat diwacanakan dasar regulasinya adalah revisi revisi Peraturan Ri (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Energi.

Pembahasan revisi peraturan itu kemungkinan tak dilanjutkan.

(fea)