Gugatan Ditolak, BYD Sebut Polemik Nama Denza Belum Selesai

Jakarta, CNN Indonesia —

BYD Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia menilai putusan Lembaga Proses Hukum Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak gugatan Yang Berhubungan Bersama sengketa nama Denza Di Tanah Air belum sepenuhnya mengakhiri persoalan. Merek Produsen Kendaraan asal China tersebut kini Di melakukan kajian internal Untuk menentukan langkah hukum Lanjutnya.

Luther Panjaitan,Head of PR & Government Relations PT BYD Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia, mengurai hal ini dapat dilakukan Sebab pihak yang digugat telah memindahkan hak kepemilikan paten merek dagang Di pihak lain.

“Tetapi perlu kita lihat bersama Di konteks ketetapannya, Di mana Sebab pihak yang digugat telah memindahkan hak kepemilikannya Di pihak lain,” kata Luther Lewat pesan singkat, Senin (5/5).

“Dari karenanya belum sepenuhnya selesai, Untuk Lanjutnya kami Di kaji kembali secara internal,” kata dia menambahkan.

Kendati demikian, Luther memastikan perusahaan tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan Dari hakim PN Jakarta Pusat Sebelumnya.

“Atas Peristiwa Pidana kepemilikan Brand Nama Denza, BYD menghormati keputusan dan ketetapan hukum Lembaga Proses Hukum Di Indonesia,” kata Luther.

Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Pusat Sebelumnya telah menolak gugatan BYD Yang Berhubungan Bersama hak paten atas merek premium mereka, Denza. Majelis hakim yang diketuai Betsji Siske Manoe menolak seluruh gugatan BYD Bersama basis lebih Bersama 132 bukti.

Gugatan ini diajukan BYD Company Limited kepada PT Worcas Nusantara Abadi (WNA) atas penggunaan merek Denza Di Indonesia Di Lembaga Proses Hukum Negeri Jakara Pusat. Gugatan terdaftar 3 Januari 2025.

Denza merupakan anak usaha BYD yang terfokus Di Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik premium. Merek ini lantas mulai diperkenalkan Di Tanah Air Sebelum 2024, sedangkan paten Untuk merek dagang Di Tanah Air diajukan Di 8 Agustus 2024.

Tetapi, nama Denza ternyata sudah diajukan PT WNA Di 3 Juli 2023. Merek Denza versi PT WNA telah memperoleh perlindungan sampai 3 Juli 2033.

(ryh/dmi)