Blokir Biaya Rp86,6 Triliun Dibuka Kemenkeu, Lampu Hijau Langkah Prioritas Prabowo

JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) resmi membuka blokir Biaya senilai Rp86,6 triliun Untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L) . Langkah ini diambil Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Langkah- Langkah prioritas pemerintah yang telah ditetapkan Didalam Pemimpin Negara terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir Biaya ini terdiri Didalam Rp33,1 triliun Untuk 23 K/L Terbaru hasil restrukturisasi Tim Pembantu Presiden Tim Menteri Merah Putih, serta Rp53,49 triliun Untuk 76 K/L lama.

“Ke Di Tim Pembantu Presiden Tim Menteri Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan Ke 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai Didalam Pada ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini,” kata Wamenkeu Suahasil Di Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir Biaya ini telah Merasakan restu Didalam Pemimpin Negara Prabowo Sesudah diajukan Didalam Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Di 7 Maret 2025. Sebelumnya Itu, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 Di 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan Peralihan Ke Daerah sebesar Rp50,6 triliun.

“Sampai Didalam 25 April, Kementerian Keuangan bekerja Didalam seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi Biaya, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai Didalam hasil efisiensi belanja sesuai arahan Pemimpin Negara Untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir Supaya bisa belanja lagi,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Pembukaan blokir Biaya ini Menunjukkan dampak positif Di realisasi belanja K/L. Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja Di Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, Lalu Menimbulkan Kekhawatiran menjadi Rp83,6 triliun Di Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun Di Maret 2025.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah Disekitar 16,9% Didalam total belanja yang ada Ke Di APBN. Ini inline Didalam persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini Berencana kita pantau terus Supaya K/L bisa terus belanja dan Lalu Meningkatkan seluruh Pemberian kepada prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Wamenkeu Suahasil.