Banyak Kapal Wisata Hingga Labuan Bajo Manipulasi Iuran Wajib, KPK Turun Tangan

Perairan Labuan Bajo banyak terdapat kapal pinisi atau kapal wisata yang kerap disewa wisatawan. Akan Tetapi, ternyata banyak kapal itu yang mengemplang Iuran Wajib.

Hal itu turut membuat Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Area V Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) Dian Patra bersama rombongan mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat memburu oknum kapal wisata Hingga Labuan Bajo yang memanipulasi laporan Iuran Wajib jasa akomodasi Akomodasi dan Iuran Wajib makan minum Hingga atas perairan, Sabtu (3/8/2024).

Adapun Iuran Wajib yang dikenakan kepada kapal wisata ini sama seperti Iuran Wajib hotel dan restoran yang ada Hingga daratan, yakni 10 persen Untuk omzet yang dilaporkan.

Rombongan Pemkab Manggarai Barat Hingga antaranya Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok, dan Kepala Satpol PP Manggarai Barat Yeremias Ontong.

Rombongan Dian dan Pemkab Manggarai Barat itu memburu kapal wisata itu hingga Hingga perairan Taman Nasional Komodo. Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok mengatakan kapal wisata yang dikejar adalah kapal yang memanipulasi jumlah perjalanan wisata (trip) dan jumlah penumpang. Yang dilaporkan sedikit Untuk Kebugaran yang sebenarnya. Kebugaran ini berpengaruh Pada besaran Iuran Wajib hotel dan restoran yang dibayar kapal wisata tersebut.

“Yang kami sasar itu kapal-kapal yang melaporkan tidak sesuai Bersama Kebugaran riil,” kata Leli -sapaan Maria Yuliana Rotok- Hingga Labuan Bajo, Sabtu sore.

Tindakan nakal pemilik kapal wisata itu bisa diketahui Dari Bapenda Manggarai Barat Setelahnya melakukan pencocokan data trip dan jumlah penumpang setiap kapal Hingga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 3 Labuan Bajo. Data yang dilaporkan pemilik kapal wisata Hingga Bapenda Manggarai Barat tidak sama Bersama data yang ada Hingga KSOP Labuan Bajo. Diketahui, setiap kali kapal wisata berlayar wajib clearance out dan Memperoleh surat persetujuan berlayar (SPB) Untuk KSOP.

“Ini yang kami dapatkan Untuk rekonsiliasi data Bersama KSOP bahwa laporan trip yang dilaporkan Hingga Bapenda tidak sama Bersama laporan yang ada Hingga KSOP. Misalnya sesungguhnya trip lima kali yang dilaporkan Hingga Bapenda cuma dua kali. Dan jumlah penumpangnya juga dimanipulasi, yang sesungguhnya 117 yang dilaporkan 11. Trip dan jumlah penumpang menjadi dasar penghitungan Iuran Wajib kapal wisata,” ujar Leli.

Pungutan Iuran Wajib hotel dan restoran Di kapal wisata Hingga Labuan Bajo Terbaru dimulai Di April 2024. Leli mengungkapkan terdapat 10 kapal wisata yang memanipulasi laporan trip dan jumlah penumpang. Hanya dua kapal wisata yang berhasil terjaring Untuk operasi Pemkab Manggarai Barat bersama KPK tadi siang.

“Yang kami temukan ada 10 (kapal wisata manipulasi laporan jumlah trip dan penumpan tapi yang berhasil kami jaring hari ini dua,” ungkap Leli.

Dua kapal pinisi yang terjaring Untuk operasi itu berjenis pinisi. Yakni kapal pinisi bernama “Hari Ini” terjaring Hingga perairan Long Pink Beach (Pulau Padar), dan pinisi bernama “Dirga Kabila” Hingga perairan Pink Beach Hingga Pulau Komodo. Rombongan Pemkab Manggarai Barat dan KPK masuk Untuk kapal itu. Mereka hanya bertemu Bersama kru kapal.

“Yang kami temui bukan pemilik kapal tapi krunya. Tapi Lewat kru tadi kami sudah sampaikan supaya pemilik kapalnya datang menemui kami Hingga Badan Pendapatan Area Agar nanti disampaikan bahwa laporannya tidak sesuai dan Akansegera ditetapkan surat ketetapan kurang bayar kepada mereka,” kata Leli.

Setelahnya mengejar kapal-kapal wisata nakal, rombongan Pemkab Manggarai Barat dan KPK juga mendatangi sejumlah hotel dan restoran yang tidak membayar Iuran Wajib, maupun yang kurang bayar Iuran Wajib. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Area V Komisi KPK Dian Patra mengatakan pihaknya mendampingi Pemkab Manggarai Barat menagih Iuran Wajib itu Bagi memastikan prosesnya berjalan akuntabel. Hingga Di Itu Bagi memastikan wajib Iuran Wajib patuh membayar pajaknya.

_____________________

Baca artikel selengkapnya Hingga detikBali