Apa Itu Opsen Pajak Lainnya Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang Dipantau Pusat?

Jakarta, CNN Indonesia —

Rustam Effendi, Analis Keputusan Ahli Madya Badan Keputusan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkue) menjelaskan pungutan opsen Pajak Lainnya atau tambahan Pajak Lainnya Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berlaku mulai 2025 tidak perlu dikhawatirkan

Menurut Rustam bahwa Keputusan ini tidak Akansegera menambah beban wajib Pajak Lainnya. Opsen Pajak Lainnya hanya memaksimalkan pungutan Pajak Lainnya pemerintah pusat dan Lokasi seperti tertulis Untuk Undang-Undang (Aturantertulis) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokasi (HKPD) yang telah disahkan Di 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun Lalu.

Opsen Pajak Lainnya kendaraan bermotor intinya adalah Sebagai Meningkatkan local taxing power Di tetap menjaga kemudahan Melakukanupaya Di Lokasi.

Rustam menegaskan, opsen Pajak Lainnya kendaraan ini dipantau pemerintah pusat, yang mana bisa dikoreksi apabila menghalangi Kemajuan penjualan kendaraan Di Lokasi. Berikut penjelaskannya.

Pengertian Opsen

– Opsen adalah pungutan tambahan Pajak Lainnya menurut persentase tertentu
– Opsen dikenakan atas Pajak Lainnya terutang Di: PKB (Pajak Lainnya Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan Pajak Lainnya MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Pengenaan Opsen

Opsen Pajak Lainnya Kendaraan Bermotor (PKB)
– Adalah opsen yang dikenakan Dari kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai Di Syarat peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
– Opsen yang dikenakan Dari kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai Di Syarat peraturan perundang-undangan

Opsen Pajak Lainnya Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
– Opsen yang dikenakan Dari provinsi atas pokok Pajak Lainnya MBLB sesuai Di Syarat peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak Lainnya Sebagai Opsen

– Wajib Pajak Lainnya Sebagai Opsen merupakan wajib Pajak Lainnya atas jenis Pajak Lainnya
– PKB dan BBNKB Sebagai orang pribadi atau badan yang Memiliki kendaraan bermotor. Untuk hal wajib Pajak Lainnya badan, kewajiban perpajakannya diwakili Dari pengurus atau kuasa badan tersebut.

Penetapan tarif opsen

– Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66 persen yang dihitung Di besaran Pajak Lainnya terutang
– Opsen Pajak Lainnya MBLB sebesar 25 persen dihitung Di besaran Pajak Lainnya terhutang.

Besaran tarif opsen tersebut Di atas ditetapkan Di Perda

Pemungutan Opsen

– Opsen dipungut secara bersamaan Di Pajak Lainnya yang dikenakan opsen
– Syarat Lebih Jelas mengenai tata cara pemungutan opsen diatur Di Peraturan Pemerintah.

Penerimaan Opsen Sebagai Kabupaten/Kota

– Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan Di Untuk hasil Pajak Lainnya provinsi
– Opsen tersebut dapat Meningkatkan kemandirian Lokasi tanpa menambah beban wajib Pajak Lainnya, Lantaran penerimaan perpajakan Akansegera dicatat sebagai PAD serta Memberi kepastian atas penerimaan Pajak Lainnya dan Memberi keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut Di tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan Di skema Untuk hasil.

Penerimaan Opsen Sebagai Provinsi

– Penambahan opsen Pajak Lainnya MBLB Sebagai provinsi sebagai sumber penerimaan Mutakhir diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan Di Lokasi. Hal ini Akansegera mendukung pengelolaan keuangan Lokasi yang lebih berkualitas Lantaran Perancangan, penganggaran, dan realisasi APBD Akansegera lebih baik.

Penerimaan Opsen yang diarahkan penggunaannya

– Hasil penerimaan atas opsen PKB dapat dialokasikan Sebagai mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya
– Besaran persentase tertentu dan kegiatannya diselaraskan Di pelayanan publik yang berkaitan Di jenis pajaknya
– Syarat Lebih Jelas mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatannya diatur Di Peraturan Pemerintah.

Peran Lokasi Sebagai Opsen

– Opsen Pajak Lainnya Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema Untuk hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban WP
– Opsen Pajak Lainnya Akansegera Mendorong peran Lokasi Sebagai melakukan ekstensifikasi perpajakan Lokasi baik itu Untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota Sebagai memperluas basis Pajak Lainnya Lokasi.

Syarat Pengenaan Opsen Pajak Lainnya Kendaraan

Untuk Pasal 16 dan 17Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023tentang Syarat Umum Pajak Lainnya Lokasi dan Retribusi Lokasi, dasar pengenaan opsen Pajak Lainnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang.

Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung Di cara mengalikan tarif Pajak Lainnya sebesar 66 persen.

Penetapan besaran pokok opsen PKB-BBNKB terutang ditetapkan Dari gubernur Daerah kabupaten/kota masing-masing Lokasi yang dicantumkan Untuk Satuan Kerja Gadget Lokasi (SKPD) dihitung Sebagai 12 bulan berturut-turut terhitung mulai Pada pendaftaran kendaraan.

Lalu pemungutan opsen Pajak Lainnya kendaraan bermotor dan BBNKB yang terutang merupakan Daerah Lokasi tempat kenderaan bermotor terdaftar.

Penerimaan Di opsen Pajak Lainnya kendaraan bermotor ini dialokasikan paling sedikit 10 persen Sebagai pemerintah Lokasi lebih mandiri Untuk hal membangun dan Merencanakan infrastruktur hingga menyiapkan transportasi umum Di masing-masing Lokasi.

[Gambas:Video CNN]

(rac/mik)