Anggota Wakil Rakyat Nilai Syarat Vasektomi dan Militerisasi Anak Dedi Mulyadi Melanggar Hakasasi Manusia

JAKARTA – Anggota Komisi XIII Wakil Rakyat Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah Keputusan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan Bersama prinsip-prinsip Ham (Hakasasi Manusia) dan keadilan sosial. Salah satunya, vasektomi sebagai syarat Memperoleh Pemberian sosial (Bantuan Pemerintah).

Pangeran menyebut Keputusan mewajibkan vasektomi Untuk Memperoleh Bantuan Pemerintah tidak dapat dibenarkan Di sistem Kedaulatan Rakyat yang menjunjung tinggi Hakasasi Manusia dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan Bantuan Pemerintah merupakan hak konstitusional yang dijamin Bangsa.

“Bantuan Pemerintah adalah hak konstitusional warga Bangsa yang tidak boleh dikaitkan Bersama prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan,” kata Pangeran Di keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, vasektomi merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan Walaupun secara medis dapat berperan Di pengendalian kelahiran. Ia pun menilai, Keputusan itu melanggar prinsip Hakasasi Manusia.

“Terlebih jika vasektomi dikaitkan Bersama pemenuhan hak dasar seperti Bantuan Pemerintah. Usulan seperti ini jelas melanggar Hakasasi Manusia, Lantaran memaksa seseorang Sebagai menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar,” katanya.

Sebagai diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen Ke pria yang dilakukan Bersama memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) Agar sperma tidak dapat mencapai air mani Di ejakulasi.

Kendati demikian, Pangeran berkata Keputusan serupa seperti Ke masa Orde Terbaru, Inisiatif KB pernah dijalankan Bersama tekanan administratif dan minim partisipasi publik, yang akhirnya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

“Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat Untuk Kelompok miskin Menyambut Pemberian Bersama Pemerintah juga terkesan diskriminatif,” ucap Pangeran.

Selain persoalan vasektomi, Pangeran juga mengkritisi wacana militerisasi anak Ke sekolah Melewati Inisiatif-Inisiatif kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan Ke Daerah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan Bersama Konvensi Kesejahteraan Anak dan prinsip Belajar yang humanis.