Amankan Rp2,8 Triliun Di Penegakan Hukum Iuran Wajib, DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama

JAKARTA – Direktorat Jenderal Iuran Wajib (DJP) Kementerian Keuangan dan Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim ) Polri resmi memperbarui komitmen Di memperkuat penegakan hukum Ke bidang perpajakan . Langkah ini merupakan pembaruan Di kesepakatan Sebelumnya yang telah berakhir Ke 19 Juni 2024.

Kolaborasi ini terbukti efektif Di menjaga pundi-pundi penerimaan Bangsa Di para pelanggar aturan perpajakan. “Sepanjang berlakunya PKS lama (2021 sampai Di 2024), kolaborasi DJP Di Bareskrim Polri sukses mengamankan penerimaan Iuran Wajib Di Rp2,8 triliun,” ungkap Bimo Di keterangan resmi, dikutip Jumat (6/2/2026).

Baca Juga: Purbaya Bongkar Perdebatan Iuran Wajib Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok

Sebelumnya, Direktur Jenderal Iuran Wajib, Bimo Wijayanto, bersama Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Terbaru Ke Kantor Bareskrim Polri, Selasa (3/2/2026) lalu.

Berdasarkan data internal DJP, total penerimaan sebesar Rp2,8 triliun tersebut dikumpulkan Melewati berbagai tindakan tegas. Baca Juga: Purbaya Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Iuran Wajib, Ada Di China hingga Indonesia

Sebanyak Rp2,65 triliun berasal Di kegiatan pemblokiran dan penyitaan aset, Sambil Rp229,55 miliar lainnya diperoleh Di penyelesaian Melewati penghentian penyidikan sesuai Syarat yang berlaku.

Secara teknis, sinergi ini telah merampungkan 366 berkas Perkara Hukum yang dinyatakan lengkap Di Kejaksaan (P-21), 252 kegiatan penyitaan dan pemblokiran aset, 76 Perkara Hukum penghentian penyidikan Melewati koordinasi bersama dan 355 berkas pelimpahan Individu Terduga dan Produk bukti.