Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan BSSN Melakukan Pertemuan kerja Hingga Gedung Nusantara II, Kompleks Dewan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Dewan Perwakilan Rakyat Mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan Biaya pemeliharaan PDN buntut Hacking hacker. Fo
“Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan Hingga sana. Ada oknum-oknum tidak kompeten Hingga PDN. Di Sebab Itu saya kira, tidak ada salahnya Untuk lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejagung, Sebagai mulai Mengejar dugaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni, Minggu (30/6/2024).
Dia heran Di kinerja pihak Yang Terkait Di yang tidak bisa mengamankan PDN Di Hacking. Padahal, mereka sudah disokong Di Biaya yang sangat besar.
“Di dana sebesar itu, masak iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal. Terus ngapain aja mereka Di ini Di dana sebesar itu?” katanya.
Dia meminta agar pejabat Hingga lembaga Yang Terkait Di Meningkatkan pengamanan PDN supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. “Masak Bangsa kita dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral dibobol Di mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ucapnya.
Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar Di mencari berbagai alasan
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles Di seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.
(jon)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Audit Biaya Pemeliharaan PDN, Dewan Perwakilan Rakyat: Patut Diduga Ada Penyelewengan
