Jumlah DPA Tak Dibatasi, Revisi Undang-Undang Wantimpres Dinilai Berbau Politis

JAKARTA – Wacana Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang (Undang-Undang) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Pemimpin Negara (Wantimpres) dinilai berbau politis. Baleg menyetujui revisi Undang-Undang tentang Wantimpres menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan dibawa Hingga paripurna Sebagai persetujuan.

Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan. Pertama, terletak Ke nomenklatur Didalam Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, Yang Terkait Didalam jumlah keanggotaan.

Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Pemimpin Negara. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres Berencana mengatur syarat menjadi anggota DPA.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Wacana Baleg memberi wewenang lebih Untuk Pemimpin Negara Sebagai mengatur jumlah Wantimpres Memiliki dampak Untuk Dana Negeri. Menurutnya, pembengkakan Dana Berencana terjadi bila Pemimpin Negara menunjuk banyak tokoh sebagai Wantimpres.

Menurutnya, hal itu sebuah risiko bila Pemimpin Negara menunjuk banyak tokoh sebagai Wantimpres. “Ya risikonya kalau memang itu ditambah, kalau memang disesuaikan Didalam kebutuhan Pemimpin Negara jumlahnya juga kita tidak tahu, ya kalau banyak nambah juga Dana. Dari Sebab Itu itu konsekuensi kalau penambahan, ya pasti Berencana bertambah fasilitas dan Dana. Seperti itu konsepnya,” kata Ujang Pada dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Ke sisi lain, Ujang melihat Wacana Baleg merevisi Undang-Undang Wantimpres berbau politis. Menurutnya, revisi regulasi itu Sebagai akomodir kepentingan pihak tertentu.

“Ya kelihatannya Wantimpres Berencana diisi Dari orang-orang yang berkontribusi, berjasa Ke pemenangan Prabowo-Gibran, maka perlu diakomodir. Yang senior-senior, yang sepuh Berencana ditempatkan Ke Wantimpres,” pungkasnya.