Kesiapan Infrastruktur Area 3T Karena Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Di Menyediakan akses energi yang merata dan terjangkau Untuk seluruh Komunitas Hingga semua Area Hingga Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Hingga seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Ke Area 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Di pemerataan energi. Belum lagi Ke pemerataan sumber daya manusia Di Menyediakan pelayanan Komunitas.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Melakukan focus group discussion Bersama tema “Di SDM Unggul Untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Hingga Indonesia” Hingga Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pembelajaran Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Aturan BBM Satu Harga Lewat Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Langkah BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memperoleh izin Untuk turut andil Di pemerataan energi Hingga Indonesia.

Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memperoleh izin berhak terlibat Di Menyediakan aksesibilitas energi hingga Area 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Langkah? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Hingga Area 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Di tata niaga sektor Energi dan gas baik Hingga hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal yang besar Di tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Antara Penanaman Modal Ke SDM dan Penanaman Modal Ke Keahlian Untuk melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Langkah BBM Satu Harga yang dijalankan Dari pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Hingga Area.