Respons APJII dan Kominfo Yang Berhubungan Bersama Kejadian Luar Biasa Starlink Hingga Pasar Indonesia

JAKARTA – Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Jaringan Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan, Pada ini jumlah Jaringan Service Provider (ISP) Hingga Indonesia mencapai 1.084 penyelenggara. ISP-ISP ini mempunyai pasarnya masing-masing.

“Ada ISP yang jual Hingga Peritel, jual yang Area lokal atau hanya jual Hingga industri,” ujar Zulfadly, Kamis (4/7/2024).

Hadirnya Starlink Hingga Indonesia menambah jumlah ISP yang bisa dipilih Komunitas. “Kita melihat hadirnya Starlink atau Starlink Service Indonesia (SSI) sebagai ISP menambah pilihan Bagi Komunitas Sebagai memilih ISP sesuai kebutuhan mereka,” katanya.

APJII memandang selain pentingnya taat regulasi, menjaga ekosistem Jaringan Hingga Indonesia adalah prioritas utama. “Taat regulasi adalah Nilai penting Sebagai ISP bisa beraktivitas Hingga Indonesia dan saya rasa Starlink bisa taat kepada regulasi tersebut,” ujar Zulfadly.

APJII juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan Di seluruh anggota, termasuk Starlink. “APJII mendukung penuh kinerja pemerintah Sebagai mengendalikan dan mengawasi Starlink seperti pemerintah mengawasi ISP-ISP yang lain. Tetapi, kami juga menegaskan bahwa APJII Berencana terus mengawasi semua anggota kami agar tetap taat Ke imbauan Kominfo dan menjaga ekosistem Jaringan Indonesia,” ungkapnya.

Menurut APJII, Ke 20 Juni 2024, Starlink Service Indonesia sudah menjadi Pada Untuk anggota APJII. “Pada ini, APJII sudah Memperoleh Starlink Service Indonesia sebagai Pada Untuk anggota APJII. Walaupun demikian, kami Berencana tetap memastikan bahwa Starlink mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Sebagai menjaga ekosistem Jaringan Indonesia,” tegas Zulfadly.

Hingga Di Itu, Kominfo merespons Permasalahan-Permasalahan yang berkaitan Bersama Kejadian Luar Biasa Starlink. Menurut Febran Suryawan Untuk Regu Penertiban Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Starlink sudah melewati berbagai pemeriksaan dan sudah sesuai aturan.

“Starlink Untuk mengurus izin membutuhkan waktu 1 tahun, apalagi Starlink juga telah uji layak operasi,” kata Febran.

Kominfo juga memastikan bahwa aspek perlindungan konsumen terpenuhi Bersama adanya Starlink Service Indonesia. “Komunitas bisa mengadu Hingga sini soal Alat Starlink,” ucapnya.

Kominfo juga menilai permasalahan perhitungan Pajak Lainnya disesuaikan Bersama transaksinya. “Pajak Lainnya Starlink Berencana disesuaikan Bersama transaksinya,” kata Febran.

Pihaknya memastikan selalu melakukan evaluasi dampak Untuk Starlink. “Kita Berencana terus Menimbang adanya Starlink Hingga Indonesia. Ini kan termasuk permintaan pasar, Bersama Sebab Itu Starlink statusnya sama Bersama ISP-ISP yang ada Hingga Indonesia,” ujarnya.