Asosiasi Hotel Thailand Tolak Pph Keberangkatan, Khawatir Turis Berkurang

Asosiasi Hotel Thailand (THA) menolak usulan Pph keberangkatan sebesar 1.000 baht atau Disekitar Rp 500 ribu Untuk penumpang pesawat yang meninggalkan Thailand. Pph itu dinilai bisa Meningkatkan biaya perjalanan dan Memangkas daya saing Perjalanan Hingga Luarnegeri Thailand.

Pemimpin Negara THA, Thienprasit Chaiyapatranun, Berkata pihaknya telah mengirimkan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Thailand Di Jumat (9/10/2026). Surat tersebut berisi penolakan Di rancangan Undang-Undang Pph Keberangkatan.

Departemen Pendapatan Thailand membuka konsultasi publik mengenai usulan itu Di 30 September hingga 29 Oktober 2026. Di rancangan tersebut, penumpang Di semua kewarganegaraan Akansegera dikenai Pph awal 1.000 baht setiap kali meninggalkan Thailand Melewati jalur udara.

Batas maksimal Pph yang diusulkan mencapai 5.000 baht (Rp 2,6 juta) per keberangkatan.

Melansir The Nation, Minggu (11/10) THA memperingatkan tambahan biaya itu dapat menekan permintaan perjalanan udara dan berdampak Di berbagai sektor, mulai Di hotel, maskapai, operator tur, restoran, hingga usaha lokal. Jika seluruh pungutan yang Lagi dibahas diterapkan, wisatawan mancanegara Berpotensi Sebagai membayar total hingga 2.570 baht (Rp 1,3 juta) per orang Sebagai satu perjalanan.

Jumlah tersebut terdiri Di biaya layanan penumpang internasional (PSC) sebesar 1.120 baht (Rp 590 ribu), usulan biaya wisatawan mancanegara 450 baht (Rp 240 ribu), dan usulan Pph keberangkatan 1.000 baht.

Tetapi, Pada ini Terbaru PSC yang berlaku. Dua pungutan lainnya masih berupa usulan dan belum diterapkan.

Untuk keluarga beranggotakan empat orang, total pungutan itu bisa mencapai 10.280 baht (Rp 5,4 juta). Angka tersebut belum termasuk biaya hotel, transportasi lokal, dan pengeluaran lainnya Di perjalanan.

THA menilai tambahan biaya tersebut bisa membuat wisatawan memilih destinasi lain yang lebih murah. Kekhawatiran itu muncul Di Di ketidakpastian ekonomi Internasional, Pertempuran Dunia, dan meningkatnya biaya perjalanan.

Asosiasi itu juga mengingatkan bahwa perjalanan warga Thailand Hingga luar negeri dan kedatangan wisatawan mancanegara saling berkaitan. Jika Pph membuat warga Thailand Memangkas perjalanan Hingga luar negeri, jumlah penumpang Di sejumlah rute internasional bisa turun Supaya maskapai Memangkas frekuensi penerbangan atau menunda pembukaan rute Terbaru.

Berkurangnya penerbangan Berpotensi Sebagai membatasi pilihan perjalanan Untuk wisatawan Asing yang ingin berkunjung Hingga Thailand. Dampaknya juga bisa dirasakan hotel dan pelaku usaha Perjalanan Hingga Luarnegeri lainnya Melewati penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan.

THA meminta Pemerintah Thailand Merencanakan dampak Aturan tersebut Di jumlah penumpang, kelangsungan rute penerbangan, pendapatan Perjalanan Hingga Luarnegeri, lapangan kerja, dan penerimaan Pph. Asosiasi itu juga meminta pemerintah membandingkan pungutan Thailand Di Negeri pesaing Di kawasan.

Mereka merekomendasikan agar Pemerintah Thailand meninjau ulang dan menghentikan rancangan Pph Di bentuk Pada ini. Jika tetap dilanjutkan, pemerintah diminta memublikasikan kajian dampak ekonomi serta Merencanakan besaran tarif, batas maksimal, dan pihak yang dikenai Pph.

Di sisi lain, THA mendukung Aturan fiskal yang berkelanjutan, tetapi menegaskan bahwa Aturan Terbaru tidak boleh mengorbankan daya saing Thailand sebagai destinasi wisata internasional.

(upd/wsw)