Proyek Vila Di Pulau Padar Ditolak Kelompok, Wakil Rakyat Terpecah

Pulau Padar Di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Lagi menjadi perhatian Sesudah muncul kabar pembangunan 619 vila. Kini, Wakil Rakyat meminta Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni Sebagai Menyediakan penjelasan.

“Kami Berencana meminta penjelasan Bersama Kementerian Kehutanan Di waktu Di Sebagai mendengarkan secara langsung Yang Terkait Bersama Bersama masalah ini Lantaran Kelompok menolak adanya pembangunan,” kata anggota Komisi IV Wakil Rakyat Daniel Johan, dikutip Bersama detiknews.

Daniel mendukung penolakan publik Pada Wacana proyek tersebut. Dia khawatir pembangunan ratusan vila itu merusak habitat komodo sebagai satwa endemik Di Pulau Padar.

“Melihat Perkara Hukum Hukum yang ada Di Pulau Padar yang merupakan habitat Bersama komodo yang menjadi ikon Indonesia ini yang rencananya Berencana dibangun 619 vila, ini jumlah yang sangat besar dan butuh Penanaman Modal Asing yang besar pula. Berbagai pendapat disampaikan bahwa Di intinya Kelompok menolak adanya Wacana pembangunan Di pulau padar tersebut Bersama pertimbangan Berencana merusak kawasan konservasi dan habitat Komodo,” kata dia.

Ketua DPP PKB itu menekankan penolakan Kelompok atas wacana tersebut harus diteruskan Dari Wakil Rakyat. Dia memastikan Wakil Rakyat RI Berencana memperjuangkan penolakan Kelompok.

“Kalau Kelompok menolak tentu ini adalah aspirasi langsung Bersama Kelompok dan sebagai anggota Wakil Rakyat tentu punya kewajiban Sebagai menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi Kelompok, hal ini sebagai amanat Di Undang-Undang MD3. Kita harus memperjuangkan hak-hak rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan Di mengeksploitasi kepentingan Kelompok luas,” kata dia.

Boleh, Asal Tak Merusak Ekosistem

Wakil Ketua Komisi IV Wakil Rakyat Alex Indra Lukman juga Berencana meminta penjelasan Bersama Kementerian Perhutanan (Kemhut) Yang Terkait Bersama Wacana pembangunan vila itu.

“Sebagai Komisi IV, tentu kami Berencana perdalam hal ini Di Kemenhut Di masa sidang Di,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (13/8).

Hanya saja, Alex tidak secara tegas menolak pembangunan ratusan vila Di Pulau Padar. Dia mengingatkan pembangunan wisata harus memperhatikan ekosistem dan tak merusak alam.

Wakil Ketua Komisi IV Wakil Rakyat Alex Indra Lukman. (dok. istimewa/Alex Indra).

“Pembangunan wisata yang menciptakan ekonomi Terbaru Sebagai peningkatan Kesejaganan Kelompok setempat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

“Tetapi juga harus diperhatikan ekosistem, Supaya tidak merusak keindahan alam dan lingkungan,” dia menambahkan.

Senada, Ketua Komisi VII Wakil Rakyat RI Saleh Daulay bersikap lebih lunak. Dia menilai Wacana pembangunan ratusan vila tersebut tidak boleh merusak alam dan ekosistem yang ada.

Saleh P Daulay (Mei Amelia R/detikcom)

“Posisi kita sangat jelas. Mendukung setiap pembangunan Di bidang kepariwisataan. Itu jelas membawa manfaat dan Meningkatkan penghasilan Kelompok. Tetapi, pembangunan tidak boleh menghalalkan semua hal. Kelestarian alam dan lingkungan harus dijadikan pijakan utama,” kata Saleh kepada wartawan, Rabu (13/8).

“Di Negeri lain juga begitu. Seluruh pembangunan kepariwisataan selalu berpijak Di konservasi alam. Lingkungan tetap dijaga. Justru, diupayakan agar Lebihterus awet dan warisan alam serta Kearifan Lokal Global tetap terjaga Bersama rapi,” dia menambahkan.

Menhut Bilang Pembangunan 619 Vila itu Hoaks

Pemilik izin pembangunan vila itu adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE). PT KWE disebut berencana membangun 619 unit fasilitas, sarana dan prasarana (sarpras) wisata Di Pulau Padar yang amsuk kawasan Taman Nasional Komodo.

Fasilitas dan sarpras yang dibangun itu terdiri Bersama 448 unit vila. Sisanya restoran, gim, spa, kapela Sebagai pernikahan, dan fasilitas lainnya.

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kehutuanan Raja Juli Antoni menyebut Permasalahan pembangunan 600 vila Di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, sebagai hoaks, mengingat terdapat batasan Daerah yang bisa dipergunakan Di zona pemanfaatan Di Daerah konservasi tersebut.

Menhut Raja Antoni menyampaikan PT KWE sudah Memiliki izin pembangunan fasilitas Wisata Internasional Sebelum 2014 Bersama luas pembangunan terbatas Di 15,37 hektare atau 5,64 persen Bersama 274,13 ha total perizinan Melakukanlangkah-Langkah Di Pulau Padar.

“Tapi Di undang-undang itu detailnya luar biasa, tidak boleh lebih 10 persen, maksimum tidak boleh lebih 10 persen. Karena Itu kalau kemarin ada Wacana 600 vila itu sudah pasti hoaks, yang boleh cuman 10 persen,” kata Menhut seperti dilansir Bersama Di.

***

Selengkapnya klik Di sini.

(fem/fem)