Kementerian Komdigi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pegawai

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Di melakukan investigasi Pada dugaan Intrusi yang berdampak Ke kebocoran data internal pegawai. Walaupun data yang terdampak bersifat umum, Kemkomdigi memastikan bahwa langkah cepat telah diambil Untuk menjaga Perlindungan informasi dan Membeberkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya Intrusi Pada Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

“Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan Intrusi, menutup semua celah Perlindungan, serta memperkuat sistem Lini Pertahanan siber,” ujar Alexander Ke Kantor Kemkomdigi, Jl Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta, Selasa (3/2/2025).

Investigasi ini mencakup audit mendalam Pada infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan Karya mencurigakan Untuk jaringan Kemkomdigi. Samping Itu, seluruh unit Ke bawah Kemkomdigi telah diperintahkan Untuk melakukan audit Perlindungan internal dan Meningkatkan kapasitas respons Pada insiden siber. Kemkomdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan Bersama implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP).

“Setiap individu yang Bersama sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Sambil Itu, penyalahgunaan data dapat berujung Ke pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” jelasnya.

Kemkomdigi juga mengimbau Kelompok Untuk lebih waspada Pada potensi penyalahgunaan data pribadi. Kemkomdigi berkomitmen terus memperkuat infrastruktur Perlindungan siber nasional dan Meningkatkan Standar sistem Perlindungan Untuk melindungi data pribadi Kelompok Indonesia.

“Kemkomdigi Berencana terus Menyediakan informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.”

(zik)