Joe Rogan Pertanyakan Standar Ganda Penegak Hukum

Joe Rogan mengkritisi penangkapan CEO Telegram Pavel Durov dan menyebutnya sebagai standar ganda. Foto: ist

JAKARTA – Sinarwan dan influencer Joe Rogan ikut Menyatakan Pendapatnya Yang Terkait Bersama penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov, Bersama otoritas Prancis Untuk episode terbaru podcast The Joe Rogan Experience (JRE).

Durov, yang warga Negeri Prancis, ditahan Di sebuah bandara Disekitar Paris. Alasannya? Tuduhan bahwa platformnya, Telegram, telah digunakan Sebagai kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan perdagangan Penyalahgunaan Narkotika.

Rogan mempertanyakan keadilan Yang Terkait Bersama penangkapan tersebut. “Apakah kita harus Menahan Google Sebab Gmail digunakan Sebagai pencucian uang dan penjualan Penyalahgunaan Narkotika Sebab itu pasti terjadi?”

Nilai Rogan adalah bahwa banyak platform, termasuk platform besar seperti Google, dapat disalahgunakan Bersama penjahat. Karena Itu mengapa Telegram dijadikan sasaran?

Selain Rogan, Elon Musk, juga memposting serangkaian tweet dan tanggapan tentang topik tersebut Di berkembang.

Dia mencuit, “Yeah, this is super messed up!” dan “POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme.”

Baker, mantan agen CIA dan tamu JRE yang sering hadir, menjelaskan bahwa penangkapan Durov kemungkinan besar terjadi Sebab jejaring sosialnya Memiliki reputasi tidak bekerja sama Bersama penegak hukum, terutama Di Prancis.

Mereka “tidak bekerja sama Bersama investigasi kriminal, tidak Menyediakan informasi atau mematuhi permintaan Untuk … Europol, Interpol,” kata Baker.

Reaksi Rusia Pada penangkapan tersebut sangat mengejutkan Sebab Durov, yang lahir Di Rusia, pernah Merasakan konflik Bersama pemerintah Rusia mengenai masalah serupa. “Ini semua tentang kebebasan berekspresi Di sana Di Rusia,” canda Rogan.

Muncul juga berita bahwa Kesejaganan keuangan platform perpesanan dan media sosial populer Telegram tidak Untuk Situasi terbaik.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Joe Rogan Pertanyakan Standar Ganda Penegak Hukum