Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Dewan Perwakilan Rakyat Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Ri terpilih Menimbang kembali Inisiatif hilirisasi Setelahnya resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Inisiatif hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Di kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Didalam kerusakan lingkungan Di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Kesejaganan Kelompok Di Di tambang, malah hidup Di Kebugaran yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Terkait Didalam Kesenjangan Ekonomi yang justru terjadi Di Daerah kaya SDA atau Daerah yang digencarkan Inisiatif hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Di Didalam Pemerintah dan para ahli.

“Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Di dana Untuk hasil (DBH) serta Pajak Lainnya lainnya Didalam Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya Perkara Hukum Hukum-Perkara Hukum Hukum Kejahatan Keuangan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Kesejaganan Kelompok atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Di pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Kelompok direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Di pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebih merosotnya pembangunan bidang Pertanian Di Daerah tersebut.

Sebab itu, Yang Terkait Didalam Inisiatif hilirisasi, pihaknya meminta agar Ri berikutnya Menimbang Keputusan yang berlaku Pada ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Untuk Kesejaganan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Perdagangan Keluar Negeri produk nikel setengah Karena Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Didalam nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Untuk Kelompok Menimbulkan Kekhawatiran Didalam membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Di Di Itu, perlu audit komprehensif Pada smelter-smelter Di China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.