5 Perkara Hukum Hukum Serangan Ransomware Di Pemerintah Ke Seluruh Dunia

JAKARTA – Pemerintah Indonesia kecolongan. Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 Ke Surabaya, Jawa Timur, menjadi korban serangan ransomware jenis Branchiper.

Di beberapa tahun terakhir, serangan ransomware memang terus Merasakan peningkatan.

Justru, Di 10 tahun terakhir, terdapat banyak Perkara Hukum Hukum serangan ransomware yang menargetkan pemerintah Ke berbagai Bangsa.

Berikut adalah beberapa contoh Perkara Hukum Hukum yang paling terkenal:

1. WannaCry (2017)

Serangan ransomware ini menginfeksi lebih Di 200.000 Pc Ke 150 Bangsa, termasuk sistem Kesejajaran nasional Inggris (NHS). WannaCry meminta tebusan Di Bitcoin Untuk setiap Pc yang terinfeksi. Serangan ini menyebabkan kerugian miliaran Matauang Asing dan gangguan besar Ke layanan publik.

2. NotPetya (2017)

Serangan ransomware ini awalnya menargetkan perusahaan-perusahaan Ke Ukraina, tetapi Lalu menyebar Ke seluruh dunia. NotPetya menyebabkan kerugian miliaran Matauang Asing dan melumpuhkan operasi banyak perusahaan besar, termasuk Maersk dan FedEx.

3. Ryuk (2018)

Serangan ransomware ini menargetkan pemerintah kota Atlanta, Amerika Serikat. Ryuk meminta tebusan Di Bitcoin, tetapi pemerintah kota menolak Untuk membayar. Serangan ini menyebabkan gangguan besar Ke layanan kota dan kerugian jutaan Matauang Asing.

4. SamSam (2018)

Serangan ransomware ini menargetkan pemerintah kota Atlanta, Amerika Serikat. Serangan ini menyebabkan gangguan besar Ke layanan kota dan kerugian jutaan Matauang Asing.

5. REvil (2021)

Serangan ransomware ini menargetkan perusahaan Ilmu Pengetahuan Kaseya, yang menyediakan Alat lunak manajemen TI Untuk ribuan perusahaan Ke seluruh dunia. REvil meminta tebusan sebesar USD70 juta Di Bitcoin, tetapi Kaseya menolak Untuk membayar. Serangan ini menyebabkan gangguan besar Ke operasi banyak perusahaan dan kerugian jutaan Matauang Asing.

Akhir Di Perkara Hukum Hukum-Perkara Hukum Hukum Tersebut

Tidak semua korban serangan ransomware membayar tebusan. Beberapa korban berhasil memulihkan data mereka Di cadangan atau menggunakan alat dekripsi yang dirilis Di peneliti Keselamatan.

Tetapi, banyak juga korban yang terpaksa membayar tebusan Lantaran tidak Memperoleh pilihan lain.

Membayar tebusan tidak menjamin bahwa Striker Berencana Memberi Kunci dekripsi. Justru, ada Perkara Hukum Hukum Ke mana Striker meminta tebusan tambahan Sesudah korban membayar tebusan pertama. Maka Itu, membayar tebusan bukanlah solusiyangideal.

(dan)